Intro Text

Hi! I'm Kelana Wisnu - I have strong interest in Indonesian cultural history and genocide studies. Currently working as editor-in-chief at Pustaka Pias and living in Bandung.

Pada 12 April 1955 Mochtar Lubis menjemput tulisan Beb Vuyk untuk harian Indonesia Raya. Siang itu, ia kelihatan sangat tergesa. Tanpa sempat menjawab pertanyaan Beb Vuyk, ia bergegas ke bandara menjemput seorang kolega yang datang dari Prancis. Kabar kedatangan itu juga akan menjadi laporan dalam lembaran harian oposisi pemerintah miliknya itu.


Beb Vuyk paham betul betapa terkenal dan berpengaruhnya pria yang dijemput Mochtar Lubis. Lalu ia menghubungi Sutan Takdir Alisyahbana lewat telepon. “Undang dia ke Tugu pada akhir pekan, dan undang semua anggota studi klub untuk datang. Ini akan menarik,” balas Sutan Takdir. Pendiri majalah Pujangga Baru dan Konfrontasi itu melanjutkan, “Tanyakan ke dia, bisakah jika ia memberi ceramah tentang Sastra Negro Amerika?”


Sebuah agenda di puncak Bogor telah ditetapkan. Dalam artikelnya yang dimuat majalah berita mingguan Belanda Vrij Nederland pada edisi November 1960, Beb Vuyk menulis pertemuan itu diadakan sehari sebelum Konferensi Asia—Afrika, pada hari Minggu 17 April 1955. Akan tetapi, ia menceritakan jadwal yang salah. Pertemuan itu diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Mei.


Tiga bulan setelah pertemuan di Tugu, pria yang mereka undang itu menulis catatan perjalanan yang juga menceritakan obrolannya dengan Mochtar Lubis. Catatan itu dimuat majalah Inggris Encounter edisi Agustus 1955. Beb Vuyk sengaja menulis artikel tadi sebagai serangan balasan catatan perjalanan ini. Narasi dalam catatan perjalanan itu mengaburkan citra Mochtar Lubis dan Sutan Takdir. Mochtar Lubis melayangkan protes yang dimuat di Encounter bulan Maret 1956. Tidak lama berselang, catatan perjalanan yang lebih panjang terbit menjadi sebuah buku.


Balas-membalas antara Beb Vuyk, Mochtar Lubis dan pria itu seolah menceritakan sebuah pertemuan yang serba kebetulan. Tapi, pertemuan itu telah diatur, mungkin beserta polemik murahannya juga. Mereka dipertemukan dalam agenda terselubung Kongres Kebebasan Kebudayaan (CCF) yang ditajai oleh mesin intelijen Amerika, CIA. Pria itu bernama Richard Wright.

Richard Wright dan Konferensi Asia—Afrika

Pada bulan Desember 1954 di Kota Paris, penulis kulit hitam terkenal Amerika Richard Wright iseng mengambil koran sore di dekatnya. Ia terhenyak mendapati berita soal rencana Konferensi Asia—Afrika. Kabar itu menarik minatnya, ia ingin menyaksikan secara langsung gerakan akbar masyarakat kulit bewarna di Bandung itu. KAA mewakili perasaannya sebagai bagian dari elan gerakan kulit hitam Amerika melawan rasisme. Keduanya memiliki suara senada, “penghapusan penjajahan di seluruh dunia.”


Richard Wright menunjukkan berita serta menyampaikan keinginannya itu ke istrinya. “Apa yang akan kamu lakukan di sana?” tanya Ellen Poplar. Ia menjawab dengan mantap, “Aku akan mencoba menulis laporan pertemuan ini, apa artinya—“ Istrinya menyela, “Untuk siapa?” Wright terlihat ragu, “Aku tidak tahu. Untuk seseorang … “


Cerita soal rencana itu tertulis dalam The Color Curtain: A Report on the Bandung Conference yang terbit tahun 1956, setahun setelah KAA. Akan tetapi, penaja di balik keberangkatannya ke Indonesia tidak diceritakan dalam catatan perjalanan ini. Secara diam-diam Richard Wright berkomunikasi lewat surat dengan Michael Josselson, agen CIA yang menginisiasi Kongres Kebebasan Kebudayaan (CCF) pada tahun 1950 di Berlin, Jerman untuk memerangi pengaruh komunisme di medan kebudayaan.



Richard Wright di teras villa Sutan Takdir bersama anggota Studi Klub Konfrontasi. Sumber: Beinecke Rare Book dan Manuscript Library, Yale University.

Richard Wright bersama anggota Studi Klub Konfrontasi, 1955. Dari kiri ke kanan: Richard Wright, Siti Nuraini, Fedja (putri Siti Nuraini dan Asrul Sani), dan Sitor Situmorang (hanya lengan). Fotografer tidak dikenal. Sumber: Beinecke Rare Book dan Manuscript Library, Yale University.

Dikutip dari buku Brian Rusell Roberts dan Keith Foulcher Indonesian Notebook: A Sourcebook on Richard Wright and the Bandung Conference (2016) surat direktur CCF, Michael Josselson yang bertitimangsa 23 Februari 1955 itu mengatakan, “Saya yakin Pak Lubis dengan senang hati akan memberi bantuan kepada Anda dan di sisi lain Anda akan mengetahui bahwa ia luwes, menarik, dan berwawasan luas. Saya telah menyarankan pada Pak Lubis, saat Anda berada di Jakarta, Anda mungkin ingin memberi ceramah di Klub PEN di sana.”


Pada puncak Perang Dingin, Michael Josselson menahkodai CCF dari tahun 1950 sampai 1967. Organ ini bertujuan mendorong daya tarik kaum intelektual Eropa Barat menjauh dari Marxisme dan Komunisme ke arah pandangan “cara Amerika”, tulis Frances Stonor Saunders dalam bukunya Who Paid The Piper? The CIA and the Cultural Cold War (1999).


CCF memiliki kantor di tiga puluh lima negara, menerbitkan dua puluh lebih majalah bergengsi, mengorganisasi konferensi internasional, serta memiliki perwakilan di mana-mana termasuk Indonesia. Kenyataan inilah yang menjembatani pertemuan Richard Wright dengan Mochtar Lubis, Sutan Takdir Alisyahbana dan intelektual Indonesia lainnya.


Catatan perjalanan berupa artikel yang ditulis Richard Wright bertajuk ”Indonesian Notebook” diterbitkan oleh majalah CCF berbasis di Inggris yang ditajai oleh CIA, Encounter edisi Agustus 1955. Artikel itu lalu dimuat di saluran CCF lainnya seperti majalah Der Monat di Jerman, Preuves di Prancis, dan majalah CCF berbahasa Spanyol Cuadernos. Di Indonesia, salah satu artikelnya pernah dimuat majalah Konfrontasi.


Richard Wright mengenakan kemeja batik di KAA, duduk bersama sesama reporter Afro-Amerika Ethel Payne. Dari Film “Konperensi Asia Afrika” (1955), diproduksi oleh Perusahaan Film Negara. Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

Konfrontasi dan Terbitan CCF

Setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, Sutan Takdir beserta redaksi merasa majalah Pujangga Baru—yang menjadi kawah candradimuka polemik kebudayaan pada tahun 1930-an—tidak kontekstual dengan zaman. Mereka memutuskan menghentikannya dan menerbitkan majalah yang terbit dua bulan sekali, Konfrontasi.


Nomor perdana majalah Konfrontasi terbit pada bulan Agustus 1954. Majalah sastra dan politik kebudayaan ini bertujuan terlibat dalam pembangunan kebudayaan Indonesia modern. Redaktur majalah yang beralamat redaksi di Jalan Blitar no. 6, Jakarta ini antara lain, Sutan Takdir Alisyahbana, Hazil Tanzil, Beb Vuyk, dan Achdiat Karta Mihardja—rumah Mochtar Lubis waktu itu juga berada di Jalan Blitar, tapi saya tidak tahu apakah alamat redaksi Konfrontasi sama dengan alamatnya.


Konfrontasi juga menjadi lalu lintas kebudayaan dunia melalui penerjemahan esai dan karya sastra. Penelitian Keith Foulcher berjudul “Membawa Pulang Dunia; Lalu lintas budaya dalam Konfrontasi 1954—1960” menyebut majalah ini “mencerminkan rasa percaya diri para intelektual, seniman dan pengarang Indonesia untuk memasuki lingkaran kebudayaan internasional.” Ada sebuah lelucon menarik, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ‘konfrontasi’ sepadan dengan ‘encounter’.


Jejak CCF yang ditajai secara diam-diam oleh CIA itu dapat ditelusuri dalam lembaran majalah ini. Pada Februari 1955 Sutan Takdir memberikan ceramah berjudul “Nilai Tradisi dan Nilai Modern dalam Kebudayaan Kita” dalam Kongres Kebebasan Kebudayaan (CCF) di Rangoon, Myanmar. Ceramah itu dimuat dalam Konfrontasi nomor 5 bulan Maret—April 1955. Dalam kongres ini, Mochtar Lubis juga hadir.


Selain menghadiri konferensi, keterkaitan Sutan Takdir dan CCF juga dapat dilihat dari penerbitan bukunya berjudul Indonesian in Modern World yang diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Ben Anderson. Buku ini diterbitkan oleh CCF, dicetak di New Delhi, India tahun 1961.


Dari kiri ke kanan Achdiat Karta Mihardja, Sutan Takdir Alisyahbana, Beb Vuyk, Mochtar Lubis, Siti Nuraini, Fari (anak dari Achdiat dan Tati Suprati Noor), dan Tati Suprati Noor. Foto ini diambil oleh Richard Wright. Sumber: Beinecke Rare Book dan Manuscript Library, Yale University.

Artikel ceramah Richard Wright “American Negro Writing” yang disampaikan di depan anggota Studi Klub Konfrontasi di villa Sutan Takdir, Tugu, Puncak Bogor pada tanggal 1 Mei 1955 dimuat dalam nomor 6 edisi Mei—Juni 1955. Selama di Indonesia Richard Wright memberi tiga kali ceramah. Pertama pada tanggal 14 April di rumah pribadi walikota kepada organisasi seni dan pegiat budaya. Kedua untuk Studi Klub Konfrontasi, dan terakhir pada tanggal 2 Mei di Balai Budaya untuk anggota PEN Klub dan Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN). Seperti pesan Josselson, Richard Wright terhubung dengan anggota Klub PEN Indonesia.


Beb Vuyk sebagai sekretaris redaksi bertugas mengundang Richard Wright. Seperti yang ia ceritakan dalam artikelnya “Weekeinde met Richard Wright” (Akhir Pekan Bersama Richard Wright) yang terbit di majalah berita mingguan Belanda, Vrij Nederland edisi 19 tanggal 19 November dan edisi 8 tanggal 26 November 1960.


Setelah itu, Konfrontasi sering memuat terjemahan berbagai karya sastra dan esai yang berhubungan dengan CCF, semisal dari majalah Preuves dan ceramah dari konferensi CCF yang kontekstual. Keterlibatan majalah ini dalam Perang Dingin kebudayaan sangat kentara ketika menerbitkan artikel penulis Uni Soviet, Arkadii Gaev berjudul “Kesusastraan Sebagai Suatu Senjata Dalam Perang Dingin” yang terbit pada nomor senjakala Konfrontasi.


Wakil CCF di Indonesia

Sutan Takdir dan Mochtar Lubis juga tercatat sebagai “panitia sementara” CCF Asia Tenggara di Jakarta, tulis peneliti Australia David T. Hill dalam Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi kritis Mochtar Lubis (1922—2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang (2011). Organ resmi CCF tidak dibentuk di Indonesia. Peserta dalam lingkaran longgar CCF Indonesia ini antara lain, Soedjatmoko, Wiratmo Soekito, P. K. Ojong, dan Rosihan Anwar. Nama-nama ini adalah anggota atau cenderung berpihak pada Partai Sosialis Indonesia.


Mantan redaksi Konfrontasi, Achdiat Karta Mihardja juga pernah berkorespondensi dengan pendiri Encounter. Pada tahun 1954 Achdiat pernah menyurati pendiri dan editor majalah CCF Encounter, Stephen Spender yang berencana pergi ke Australia. Ia menyarankan Stephen Spender untuk mampir ke Indonesia. Ketika Richard Wright datang ke Indonesia, ia menjabat sebagai ketua Klub PEN Indonesia yang menjadi tuan rumah penulis novel Native Son itu.


Mochtar Lubis, Sutan Takdir, Richard Wright, dan Achdiat berada di jaringan CCF. Dalam catatan perjalanan yang dimuat Encounter bertajuk “Indonesian Notebook” dan dalam buku The Color Curtain, Richard Wright menulis seolah ia baru saja mengetahui soal Mochtar Lubis dan intelektual Indonesia lainnya. Tapi fakta berbicara lain, direktur CCF Michael Josselson lah yang menghubungkan mereka.


Kartu Pers Richard Wright untuk KAA

Pemerintahan Sukarno dengan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin menekan kebebasan ekspresi pengarang dan wartawan, puncaknya adalah pembredelan harian Indonesia Raya dan penggembosan Manifes Kebudayaan. PSI dituding berada di balik PRRI-Permesta oleh karenanya orang-orang yang beririsan dengan partai ini ditahan. Sutan Takdir menjadi eksil di Amerika dan Mochtar Lubis menjadi tahanan politik—bersamaan dengan ini, majalah Konfrontasi pun mandek.


Pada bulan November 1960, saat Mochtar Lubis menjadi tahanan rumah, ia dikunjungi oleh Frode Jakobsen, seorang anggota parlemen Denmark dan anggota CCF. Ia membawa naskah Senja di Jakarta yang ditulis Mochtar Lubis. Novel ini lalu diterjemahkan oleh jurnalis Amerika, Claire Holt menjadi Twilight in Jakarta. Terjemahan ini pada tahun 1963 diterbitkan penerbit Hutchinson di London dan oleh Vanguard di Amerika. Dengan ini, meminjam ungkapan David T. Hill, Mochtar Lubis menjadi pengarang Indonesia pertama yang berbicara ke dunia.


Penerbitan yang dibantu CCF itu cocok dengan kampanye CCF soal pengekangan kebebasan pengarang yang menimpanya. Ditambah waktu itu, pemerintahan Sukarno tengah kelimpungan menjalankan Demokrasi Terpimpin, dan Partai Komunis Indonesia sedang naik daun. Strategi ini, serupa dengan upaya CIA menyelundupkan novel Dr. Zhivago karya Boris Pasternak keluar dari Uni Soviet. Meski Twilight in Jakarta tidak sesukses itu.


Pasca Gestok yang menyingkirkan Sukarno dari kekuasaan, terjadi penahanan tanpa peradilan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang dituduh sebagai bagian dari PKI. Musuh-musuh politik kebudayaan Mochtar Lubis di garis Lembaga Kebudayaan Rakyat yang dicap berafiliasi dengan PKI seketika dibungkam oleh Orde Baru. Para pengarang Manifes Kebudayaan yang sebelumnya ditekan muncul kembali ke permukaan.


Pada 24 Juni 1966 Mochtar Lubis menulis surat kepada direktur CCF Michael Josselson soal rencananya menerbitkan sebuah majalah yang mirip dengan Encounter. Majalah yang sedang didiskusikan bersama agen CIA itu adalah majalah sastra Horison. Dalam surat itu Mochtar Lubis berharap bahwa Horison dapat, “memiliki hubungan yang dekat dengan terbitan-terbitan CCF—membantu satu sama lain dengan materi editorial, dll.”


Jejak CCF dan Konfrontasi terlihat jelas dalam artikel-artikel yang dimuat. Jejak keterlibatan organ anti-komunis ini lebih kentara dalam majalah sastra Horison. Peneliti Giles Scott-Smith dari Leiden University dan Charlotte A. Lery dalam artikel pembukaan bunga rampai Campaigning Culture and the Global Cold War: The Journal of the Congress for Cultural Freedom (2017) juga menyebut Horison sebagai salah satu majalah yang ditajai oleh CCF. Horison juga memuat cerpen-cerpen yang menurut peneliti Wijaya Herlambang (2013), turut menormalisasi kekerasan terhadap orang-orang komunis.


Penghubung CCF dengan redaksi Horison adalah Ivan Kats. Namanya tercatat dalam Yayasan Indonesia bersama Mochtar Lubis, Goenawan Mohamad, Taufik Ismail dkk. Yayasan inilah yang menaungi penerbitan majalah Horison. Ivan Kats juga menjadi koordinator majalah-majalah CCF di Jepang, Australia, dll. Duet Mochtar Lubis dan Ivan Kats bersama yang lain juga mendirikan Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang menerjemahkan karya sastra dunia.


Alasan Ivan Kats mendirikan Obor Inc. yang berkantor di New York, seperti yang ia tulis dalam artikelnya “The story of the Obor Foundation: Can an Indonesian experience be replicated?” yang terbit di jurnal Logos tahun 1991 itu kurang lebih senada dengan gambaran Richard Wright dalam “Indonesian Notebook”.


Richard Wright menggambarkan wajah Indonesia sungguh buruk. Ia meminjam karakter Mochtar Lubis untuk menyampaikan narasi tersebut. Perbincangan di dalam mobil dari Bandara, yang memotret keadaan sosial Jakarta berusaha memperlihatkan gambaran utuh Indonesia dari luar. Citra itu kurang lebih mengabarkan tentang buruknya pendidikan, kesehatan, tingkat literasi, dan segala hal yang menjadi stigma negara dunia ketiga.


Wajah Indonesia dalam Majalah CCF

Citra para intelektual Indonesia dalam artikel Richard Wright digambarkan sebagai orang-orang yang masih terjebak rasa rendah diri berkat sejarah penjajahan. Untuk menampilkan gambar itu, Richard Wright mengutip pernyataan rasis yang menyebut Jepang sebagai ‘monyet kuning’. Ia memang tidak langsung menyebut nama intelektual Indonesia itu, tapi dari ciri yang ia tulis, sosok yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai Sutan Takdir Alisyahbana.


Dalam The Color Curtain (1956) pribadi Sutan Takdir Alisyahbana yang ditulis sebagai Mr. X juga digambarkan masih terjebak rasa rendah diri jika berhadapan dengan orang kulit putih. Padahal, Sutan Takdir “lebih Barat daripada orang Barat”. Lebih jauh, secara tersirat Richard Wright mencoba mengatakan keadaan Indonesia yang bobrok itu akan menjadi lebih buruk jika jatuh dalam ideologi komunisme.


Seperti yang disebut di awal, Mochtar Lubis melayangkan protes terhadap artikel itu. Richard Wright menyarankan penulis novel Jalan Tak Ada Ujung ini untuk membaca catatan perjalanannya yang lebih panjang, yang akan terbit sebagai sebuah buku. Buku yang ia maksud adalah The Color Curtain (1956). Empat tahun setelah terbitnya buku itu Beb Vuyk menulis memoarnya bersama Richard Wright.


Sama seperti yang dilakukan oleh Wright, keterangan faktual catatan Beb Vuyk juga patut diragukan. Tujuan catatan ini adalah untuk memberi tinjauan dari sudut pandang yang lain mengenai informasi-informasi yang dipelintir oleh Richard Wright.


Cerita soal ‘monyet kuning’ itu menurut catatan Beb Vuyk keluar dari mulut Sitor Situmorang yang waktu itu bercerita tentang seorang kepala desa yang menyebut Jepang sebagai ‘monyet kuning’. Richard Wright pun luput memahami horornya pendudukan pemerintah fasis Jepang pada Perang Dunia II. Memoar Beb Vuyk itu juga dipenuhi anekdot lucu. Ia menceritakan bahwa Richard Wright memperkenalkan dirinya sebagai ‘Dick’. Panggilan yang berasosiasi dengan kelamin laki-laki ini juga merupakan karangan Beb Vuyk.


Richard Wright marah ketika M. De Sablonière, sahabat sekaligus penerjemah karyanya dalam bahasa Belanda, mengabarkan berita ini. Ia merasa tidak pernah mengucapkan itu. Kemarahan ini serupa emosi Mochtar Lubis yang juga merasa tidak pernah mengucapkan narasi yang ditulis Richard Wright.


Catatan perjalanan Rihard Wright yang dimuat dalam majalah-majalah CCF adalah pesanan. Meskipun keadaan Indonesia pada waktu itu mungkin memang buruk, tapi dramatisasi keadaan memang dibutuhkan untuk menarik simpati pembaca. Alasan-alasan itu dapat menjadi pembenaran infiltrasi CCF untuk masuk ke Indonesia, memberi bantuan, atas dasar kemanusiaan yang palsu.


Narasi kebobrokan Indonesia itu menjadi alasan dasar bantuan CCF pasca 1965. Narasi itu dapat dibaca dari tulisan Ivan Kats yang menceritakan soal Obor, “Pada 1967, Indonesia sangat bangkrut. Inflasi menyentuh angka 600%. Sebagian besar fungsi kehidupan nasional morat-marit.” Intinya negara bobrok ini harus ditolong.


Dari kiri ke kanan: tidak diketahui, Mochtar Lubis dan Ivan Kats. Sumber: Box 12, Series VI, Ivan Kats Papers, MS 2048, Manuscripts and Archives, Yale University Library

Sebelum pembersihan komunis, ia mengirim buku-buku kepada para tahanan politik oposisi pemerintah di penjara Madiun, Jawa Timur. Lalu, CCF mengirim buku kepada 100 penerima manfaat yang berada di penjara atau pun yang masih bebas. Goenawan Mohamad adalah orang yang membantu Ivan Kats menyusun daftar orang-orang penerima majalah CCF seperti Encounter dan China Quarterly, tulis peneliti Janet Steele dalam Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto’s Indonesia (2014).


Segala fakta yang berlawanan dari balas-membalas Beb Vuyk dan Richard Wright serupa seperti gagasan Melvin J. Lasky redaktur majalah CCF Der Monat di Jerman, “Daya tarik artikel-artikel kontroversial atau artikel-artikel yang membuat kontroversi yang mengundang diskusi dan serangan balik.”


Kenyataan yang saling berlawanan ini mengingatkan saya dengan “pleidoi” Goenawan Mohamad terhadap artikel Martin Suryajaya di Indoprogress: serba kebetulan. Kenyataan Ivan Kats sebagai salah satu orang CCF yang tahu aliran dana CIA bisa disangkal, selama masih belum ada penelitian mendalam tentangnya. Tapi, fakta ia sebagai gurita perbukuan tidak dapat ditampik.


Pertanyaannya, mengapa Ivan Kats baru terang-terangan masuk ke lingkaran intelektual Indonesia setelah 1965? Saya dapat membayangkan jawabannya serupa, karena kondisi politik pada masa pemerintahan Sukarno tidak stabil. Lantas, apakah setelah pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI dan kudeta merangkak terhadap Sukarno yang didukung oleh CIA membuat kondisi politik Indonesia menjadi stabil?


Saya jauh lebih muda dari Martin Suryajaya, pemahaman saya soal sejarah pada masa itu, seperti kata Goenawan Mohamad, mungkin terdistorsi. Tapi singkapan pembacaan saya soal jejak CCF di Indonesia sebelum 1965, khususnya balas-membalas Richard Wright dan Beb Vuyk itu membuat saya ragu dengan cerita Goenawan Mohamad. Sama seperti ingatan Beb Vuyk dan Richard Wright, bisa jadi tulisan Goenawan Mohamad berdasarkan ingatannya itu sekadar bualan belaka.

Alkisah, kabar tentang pesona Galuh Candra Kirana menyebrang sampai jauh. Berita itu membuat raja Malaka yang keenam Sultan Mansyur Syah, yang pertama kali menguasai penuh Malaka, rela terombang-ambing berhari-hari di laut untuk menjemputnya.

Syahdan hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Malaka terjalin. Pernikahan agung itu dikisahkan oleh pujangga Melayu, Abdullah Bin Abdul Kadir Munsyi dalam Hikayat Abdullah (1849). Namun sayang, seperti yang dicatat oleh Raffles (1817), anak dari perkawinan itu, Raden Galang tewas dalam kecelakaan yang dipicu amok.

Amok berdasar mitologi Melayu merupakan ledakan amarah yang terjadi secara tidak sengaja yang disebabkan oleh “hantu belian” atau roh harimau jahat yang merasuki tubuh seseorang. Singkatnya, ia serupa fenomena kesurupan yang memaksa tubuh untuk melakukan kekerasan tanpa sadar. Kepercayaan spiritual membuat perbuatan ini sempat ditolerir dalam kehidupan bangsa Melayu. Amok juga sah dilakukan di Jawa sebelum kedatangan Aji Saka.

Beratus tahun sejak tewasnya Galang, kata amok mengalami perluasan makna, bukan sekadar peristiwa kesurupan. Ia juga dipakai sebagai tanda untuk memulai pemberontakan atau sebagai pilihan bertahan paling akhir dalam peperangan. Sebuah penelitian juga memasukkan amok sebagai kategori gangguan kejiwaan.

Orang yang mengamuk tanpa sebab disebut gila. Asal-usul kegilaan itu dapat dilihat dari kognat atau kekerabatan kata ‘gila’ dari Semenanjung Malaka. Setelah menyebrang selat Sunda ia berubah menjadi ‘gelo’, semakin ke Timur menjadi ‘gendeng’ dan predikat ‘orang gila’, ‘jelma gelo’, atau ‘wong gendeng’ disematkan pada mereka yang mengamuk tanpa sebab.

Kekerasan yang merenggut darah daging Galuh Candra Kirana itu merupakan sepenggal fragmen awal dari rentangan panjang kisah amok sebagai gangguan jiwa di Nusantara.

Amok Sebagai Budaya Melayu

Nyoman meraih moncong senapan Snaphaunce. Secepat kilat ia mengayunkannya ke leher orang yang membuatnya marah. Ia menyalakan sinyal amok. Keributan menyebar. Ia memantik kawan-kawannya yang lain untuk memanfaatkan kesempatan untuk membebaaskan diri dari status budak belian.

Pemberontakan itu pecah di atas kapal VOC, Mercuur yang berada di lepas laut Batavia, dekat Pulau Edam pada pagi hari tanggal 6 September 1782. Pemberontakan serta pembajakan kapal yang dilakukan tujuh puluh sembilan budak Bali itu mengirim sinyal menakutkan pada para pemimpin perusahaan, tulis peneliti Belanda Matthias van Rosum dalam artikelnya, ‘‘Amok!’’: Mutinies and Slaves on Dutch East” (2013).

Amok juga menjadi strategi dalam perang. Thomas Stamford Raffles, letnan-gubernur Inggris di Jawa dalam magnum opusnya, The History of Java (1817) menulis amok adalah strategi bertahan paling akhir dalam pertempuran yang menjumpai kekalahan tak terelakkan.

Jauh sebelum itu, amok tidak bermakna politis, tapi cenderung sebagai pelampiasan. Abstrak hukum yang berlaku di Jawa sebelum kedatangan Aji Saka yang dikumpulkan oleh Jacob Albert van Moddlekoop, seorang pegawai VOC yang tiba di Jawa pada tahun 1793, mengatakan bahwa amok boleh dilakukan asal seseorang yang mengamuk itu bersedia membayar denda pada setiap nyawa yang gugur. Dua setengah tahil, sekitar tujuh puluh lima setengah gram emas untuk mengganti nyawa pria dan tiga setengah tahil untuk wanita yang terbunuh.

Keterangan lain diceritakan oleh seorang penjelajah atau kartografer Inggris James Cook pada 1770 yang mengamati suku Melayu. Ia menggambarkan orang-orang yang terkena amok melakukan kekerasan tanpa sebab yang jelas, mereka membunuh dan melukai secara membabi buta.

Tidak lama setelah Kapten Cook, pada 1849 peneliti antropolog dan psikiatri mengamati suku primitif di Filipina, Laos, Papua Nugini dan Puerto Rico. Mereka yakin bahwa faktor-faktor budaya yang unik menyebabkan amok. Studi kasus penelitian etnopsikiatri itu membuat amok masuk sebagai kondisi kejiwaan.

Amok Sebagai Gangguan Jiwa

Amok masuk dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV) yang disusun oleh American Psychiatric Association sebagai salah satu jenis gangguan jiwa langka dan eksotis. Ia masuk dalam kategori cultural-bound syndrome (sindrom budaya terikat).

Sindrom budaya terikat adalah kombinasi gejala psikiatris dan somatis yang dikenali dalam masyarakat atau budaya tertentu. Berbeda dengan gangguan jiwa lain seperti skizofrenia atau bipolar, penyakit ini konon tidak memberi perubahan biokimia dan perubahan struktural fungsi organ tubuh.

Dalam sebuah jurnal medis dan psikiatri, psikiater dari Los Angeles Manuel L. Saint Martin (1999), membagi motif amok menjadi dua. Pertama, amok yang disebabkan oleh depresi atau sedih karena kehilangan. Kategori inilah yang lumrah terjadi secara umum. Kategori kedua, yang jarang terjadi, berhubungan dengan kemarahan, perasaan dihina atau dendam.

Jika mengacu pada laporan awal kasus amok, dapat dikatakan bahwa amok bukanlah kondisi kejiwaan melainkan perilaku kekerasan yang diakibatkan oleh gangguan mood atau bipolar, psikotik, gangguan kepribadian, skizofrenia, dlsb. Amok tidak dapat lagi dianggap sebagai gangguan yang unik. Sebab, faktor budaya bukan patogenesis amok.

Dalam artikel yang terbit di Issue in Mental Health Nursing (2012), peneliti UCLA Jacquelyn H. Flaskerud menyarankan agar amok tidak lagi dianggap sebagai sebuah sindrom yang berkaitan dengan budaya kuno. Perilaku ini menurutnya akan lebih tepat jika dilihat sebagai bentuk ekstrem perilaku kekerasan akibat dari gangguan jiwa, patologi kepribadian, dan tekanan psikososial.

Kedua tinjauan amok tersebut merupakan kritik terhadap etnopsikiatri yang berusaha menjelaskan keterkaitan kesehatan jiwa dan perubahan kebudayaan dari masyarakat yang beragam. Usaha etnopsikiatri itu sebenarnya mirip seperti penjelasan mengenai efek perubahan lingkungan perkotaan yang menyebabkan kegilaan masyarakat Eropa modern.

Akan tetapi, pendapat etnosentris itu cenderung terjebak dalam kacamata kolonial Barat yang menyederhanakan kehidupan masyarakat tanah koloni. Serba aneh, ganjil, dan eksotis.

Rumah Sakit Jiwa di Hindia Belanda

Rumah Sakit Jiwa Lawang


Theunissen di depan pintu Rumah Sakit Jiwa Lawang. Sumber: Artikel Hans Pola (20012) The Psychiatrist as Administrator: The Career of W. F. Theunissen in the Dutch East Indies

Kehadiran institusi rumah sakit jiwa di Hindia—Belanda pada pertengahan abad 19 mengubah pandangan terhadap amok. Perilaku aneh yang sebelumnya dianggap berkaitan dengan setan itu mendapat perlakukan psikiatris dan ditangani secara medis.

Orang-orang Eropa jadi prioritas dalam penanganan gangguan jiwa di rumah sakit kolonial Hindia—Belanda. Sedangkan pengadilan dan penjara adalah pintu masuk bagi pribumi untuk mendapat perawatan. Orang pribumi biasanya mengamuk akibat kelelahan karena dipaksa bekerja.

Berbeda dengan orang Eropa yang dirawat secara layak, pribumi ditempatkan di bangsal dari bambu, tulis peneliti Hans Pols dalam “The Career of W. F. Theunissen in the Dutch East Indies” yang terbit di jurnal Health and History (2012).

Peningkatan jumlah pribumi yang mengalami gangguan jiwa karena bersentuhan dengan peradaban Eropa, seperti yang diungkapkan Hans Pols (2012), telah diprediksi oleh psikiater Belanda, W. F. Theunissen. Serangkaian kecelakaan-kecelakaan akibat gangguan jiwa (amok) pada abad ke-20 dapat dilihat pada lembaran arsip koran-koran berbahasa Belanda.

Amok di Hindia Belanda Pada Abad ke-20

Pada Kamis, 24 Agustus 1911 di Solo, seorang Arab mengamuk. Ia dapat dikendalikan setelah seorang Eropa memukulnya dengan palang pintu yang membuatnya tewas seketika. Kecelakaan itu diwartakan koran De Locomotief.

Koran Bandung, De Express pada Jumat 14 Juni 1912 memberitakan, seorang kopral Ambon Kuthu dan seorang wanita pribumi terbunuh di Kota Raja dalam sebuah amok.

Sebuah berita berjudul “Amok di Kota Malang: Dua Mati, Seorang Eropa Terluka” yang dimuat dalam koran Het Nieuws Van Den Dag hari Selasa, 12 Februari 1935 menyiarkan seorang pribumi yang mengamuk dan membuat dua orang pribumi serta seorang Eropa terluka.

Pada sore yang naas di hari pertama bulan puasa, seorang bocah tionghoa dibacok sampai tewas dan dua kepala kampung terluka parah di sebuah desa dekat Bireun, Aceh. Bocah tionghoa itu tewas di tangan seorang yang mengamuk bersenjatakan kapak. Rumor mengatakan, di samping bocah yang terbunuh ada empat orang lagi yang terluka termasuk seorang polisi. Kemalangan ini diberitakan Soematra Post pada hari Rabu, 17 November 1935.

Seorang komandan polisi perkebunan (cultuur politie) Belanda, Hoogeveen tangannya terluka saat berusaha mencegah kecelakaan amok. Kejadian yang dilaporkan Bataviaasch Nieuwsblad hari Selasa, 12 Mei 1936 itu terjadi di desa Baki dekat Kartasura.

Lima kecelakaan akibat amok itu adalah sebagian kecil dari sekian banyak laporan pada awal abad ke-20. Dulu, pada masa Jawa kuno, orang yang mengamuk biasanya terbunuh dalam upaya penghentian. Tapi, pada awal abad 20, mereka yang masih hidup ketika berhasil dilumpuhkan, dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

Wacana soal amok juga pernah dimanfaatkan dunia Barat dengan picik untuk menjelaskan sebab pembantaian massal 1965—1966 yang seharusnya dipandang sebagai bencana sosial-politik. Dengan begitu, amok mengalami perluasan makna yang brutal berkat imajinasi kolonial.

Amok Sebagai Pembenaran Pembunuhan Massal

Pada tahun 1965—1966 Indonesia banjir darah. Sarwo Edhie bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) atas perintah Suharto menghancurkan Gerakan 30 S dan PKI sampai ke akar-akarnya.

Selanjutnya, para milisi sipil yang didukung oleh Angkatan Darat menjagal orang-orang yang dicap sebagai komunis. Jumlah korbannya mencapai lebih dari lima ratus ribu jiwa—Sarwo Edhie dengan bangga menyebut angka tingga juta kepala. Dalam waktu singkat, Indonesia mencatat salah satu sejarah pembunuhan massal terbesar di dunia pada abad ke-20.

Negara liberal Barat yang emoh melihat komunis semakin menyebar di seluruh dunia bersorak-sorai atas pembunuhan massal itu. Nalar yang diunggulkan negara Barat serejang masuk ke tong sampah ketika mereka menganggap tindakan keji tanpa peradilan itu dilatarbelakangi oleh budaya amok orang Indonesia.

Pembunuhan massal ’65 secara sederhana terjadi karena “budaya amok” dalam skala yang besar. Begitulah argumen banal beberapa berita yang dimuat media Barat. Penjelasan serupa ini digemari pejabat Indonesia dan sekutu mereka, serta muncul banyak dalam narasi populer, menurut singkapan sejarawan Geoffrey Robinson dalam Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965—1966.

Dikutip dari buku Robinson (2018), sebuah berita dari New York Times pada bulan April 1966, mewartakan, “Orang Indonesia itu lembut dan secara naluriah ramah, tetapi ada ciri Melayu aneh yang tersembunyi di balik senyum mereka, rasa haus darah yang terpendam dan penuh kegilaan. Hal ini telah memberi salah satu dari sedikit kata bahasa Melayu: ‘amok’. Kali ini, seluruh bangsa ini mengamuk.” Narasi serupa juga diberitakan oleh harian Prancis, Le Figaro.

Wacana seperti itu secara politis mengaburkan jejak keterlibatan negara, khususnya Angkatan Darat dalam menyiapkan serta memobilisasi massa. Pembunuhan massal terjadi secara sistematis dan mendapat dukungan penuh dari Angkatan Darat, seperti yang ditulis peneliti Australia Jess Melvin dalam The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (2018). Melvin juga mengungkapkan bahwa amok adalah kiasan rasis era kolonial.

Mereka yang terlibat dalam penjagalan bukan orang-orang yang dikendalikan setan, tapi orang-orang yang telah disiapkan. Amok bukan budaya yang melatarbelakangi pembunuhan massal atau yang merenggut nyawa anak Galuh Candra Kirana. Ia adalah gangguan jiwa yang sejak lama dimitoskan karena kepercayaan spiritual serta dilekatkan sebagai kegilaan masyarakat Nusantara oleh media Barat yang rasis.

Mendukung narasi bahwa pembunuhan massal 1965—1966 dilatarbelakangi amok berarti membenarkan mitos kegilaan masyarakat Indonesia yang haus darah. Tentu para penjagal itu tidak menderita skizofrenia, tapi termakan provokasi busuk jenderal-jenderal gila.






Dimuat di Jurnal Ruang

Jalan bebas hambatan menuju Bandara Sacramento lengang sore itu, di dalam taksi Geoffrey B. Robinson bertanya, “Jadi, bagaimana pengalaman Anda di Amerika?”

Perlu waktu sejenak untuk merangkum perjalanan yang sebentar tapi kaya pengetahuan baru itu. Saya hanya berkata, “Saya tak menyangka, betapa jauh ketertinggalan kasus pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia dibanding dengan yang lain, serta betapa sedikitnya peneliti Indonesia yang mengkaji perihal ini jika dibandingkan kasus-kasus lain, semisal Holocaust, Genosida Armenia, ataupun Genosida Rwanda,” lalu saya menghitung para peneliti itu dengan kedua telapak tangan bersama Robinson. Hitungan dengan kedua telapak tangan saya saja masih cukup.

Beberapa jam sebelumnya, Robinson dan saya masih berada di Ruang Red Wood University of Union, California State University Sacramento, California (CSUS).

Satu panel di hari ketiga konferensi itu disediakan penuh untuknya. Saya berada di barisan duduk terdepan agar dapat mendengarkan presentasi kali ini dengan saksama. Kehadiran saya di acara ini dapat dikatakan terjadi berkat artikel yang merupakan versi panjang dari tulisan yang pernah dimuat di Ruang mengenai sejarah lagu “Podho Nginang” yang memiliki keterkaitan ingatan dengan saya.
Robinson adalah profesor departemen sejarah University California Los Angeles (UCLA). Ia telah menerbitkan beberapa buku, The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali, “If You Leave Us Here We Will Die”: How the genocide stopped in East Timor, dan yang paling mutakhir adalah The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres 1965-66. Ia pernah mengampu peran sebagai kepala riset untuk Amnesty International selama enam tahun sejak 1997. Salah satu pengalaman jenakanya saat bertugas adalah ketika ia bertemu Mochtar Kusumaatmadja saat Mochtar bukan lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Mochtar menyebut kepada Robinson bahwa kepala Riset perihal Indonesia untuk Amnesty International memegang kartu anggota Partai Komunis Indonesia. Mochtar tidak tahu bahwa Robinson adalah kepala riset yang ia maksudkan.[1]

Pengalaman Robinson itu bukan tanpa sebab. Tuduhan tunggangan komunisme yang dialamatkan kepada Amnesty International oleh rezim Orde Baru disebabkan oleh aksi lembaga ini yang mengkampanyekan secara besar-besaran pembebasan tahanan Kamp Pulau Buru. Akibatnya, mereka dituduh ditunggangi komunis. Tidak hanya Robinson dan Amnesty International yang menerima peluru bahaya laten komunisme Orde Baru, cap itu juga ditembakkan kepada para pengkritik rezim Suharto.

Permasalahan Bahaya Laten Komunisme atau kebangkitan komunisme menjadi senjata politik sampai saat ini. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan dan mengapa hantu tersebut selalu dipanggil dari kuburnya setiap panggung politik nasional mulai disorot—terutama tiap menjelang pemilihan umum?
Persoalan pelabelan sembarangan serta isu kebangkitan komunisme itu setidaknya mengakar sejak pembunuhan massal 1965-1966 kepada mereka yang dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September dan mereka yang berafiliasi dengan PKI.

Mengubah Narasi Sejarah yang Berseragam

Musim Menjagal mendedahkan tirai abu-abu salah satu genosida terbesar dalam abad ke-20 yang menimpa lebih dari lima ratus ribu orang Indonesia yang tidak pernah dibuktikan bersalah di pengadilan. Karya mutakhir Robinson ini diberi pengantar oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo. Agus Widjojo menunjukkan bagaimana sikap salah satu pemangku kepentingan dalam upaya rekonsiliasi. Secara langsung atau tidak, tentu ia membaca bahwa institusinya di masa lalu berperan dalam pembunuhan massal mulai dengan mempersenjatai sipil, memfasilitasi kendaraan, menyediakan tempat penahanan, serta memberi daftar sasaran.

Dalam pengantarnya, ia membela narasi resmi dengan mengatakan, “Tidak ada satu pihak pun yang dapat menyatakan hanya dirinya yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan dan menunjuk pihak yang berlawanan sebagai pihak yang melakukan tindak kekerasan.” Sederhananya, pembuktian terhadap peran penting Angkatan Darat dalam melakukan kekerasan tidak bisa ditunjuk. Sementara, model pembunuhan massal di Indonesia yang sistematis, terkoordinasi, cepat dan meluas itu mustahil bisa dilakukan tanpa peranan Angkatan Darat.

Seperti yang disinggung di atas, narasi aksi spontan atas kemarahan masyarakat terhadap PKI, ketegangan agama, budaya dan sosial dan ekonomi selalu digemari oleh kekuasaan yang berusaha membenarkan pembunuhan massal. Akan tetapi, ketegangan itu dimanfaatkan oleh Angkatan Darat setiap daerah untuk membakar dan memobilisasi ketegangan tersebut dalam rangka kampanye penghancuran gerakan kiri. Variasi waktu dan tempat pembunuhan massal terangkum pula dalam buku ini, menunjukkan keterlibatan sentral angkatan bersenjata ini dalam memobilisasi massa.
Selanjutnya, isi pengantar yang menarik justru datang dari penulisnya sendiri, Robinson menggarisbawahi serta menegaskan bahwa ia tidak cukup naif. Ia nyatakan bahwa mungkin saja bukunya akan mengubah arah sejarah atau bahkan sedikit membelokkannya.[2]

Narasi awal buku ini membentangkan sejarah kolonisasi Indonesia oleh Belanda dan Jepang hingga Agresi Militer Belanda pasca-Proklamasi Kemerdekaan.

Bentangan beberapa kejadian penting dalam sejarah republik itu memberikan konteks—dan pada pembahasan mengenai lintasan sejarah selanjutnya menjelaskan prakondisi yang melatarbelakangi bahasa kekerasan dalam peristiwa penjagalan massal 1965. Pokok penting dalam periode itu adalah faksional dan friksi dalam tubuh Angkatan Darat.

Hal ini nantinya membuat tiga kekuatan besar menjadi pemain kunci dalam peristiwa ini, yaitu Sukarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Kita akan menjumpai narasi detail pembunuhan massal diurai secara rinci berdasarkan narasi-narasi yang dihimpun dari wawancara ataupun memoar, yang menarik dalam uraian ini adalah model cara pembunuhan massal, pelaku yang terlibat, serta motif di baliknya.

Pokok penting dari rincian buku ini adalah pengujian kembali klaim-klaim di balik pembunuhan massal yang didukung oleh narasi resmi atau paling disukai rezim. Semisal Budaya Amuk sebagai latar legitimasi pembunuhan massal,[3] serta uraian beberapa temuan fakta dari arsip rahasia yang telah dideklasifikasi, yakni catatan Departemen Luar Negeri Inggris dalam laporan Desember 1965 terkait Indonesia, yang memberi konteks ketegangan politik internasional Perang Dingin—dan menjadi dasar atas dugaan keterlibatan asing dalam peristiwa ini. Hal pertama tadi hampir dilakukan dalam semua fakta mengenai pembunuhan massal 1965 seperti peninjauan ulang interpretasi John Roosa, dan yang kedua adalah untuk memberi gambaran lebih luas mengenai latar belakang politik internasional.

Kajian soal dalang pembunuhan massal pada teks-teks resmi pemerintah menekankan dan membesar-besarkan kondisi sosial dan budaya lokal sebagai penyebab penjagalan, sementara mengecilkan peran Angkatan Darat dalam menggerakkan dan mengorganisir kekerasan.

Retorika perang dan pengkondisian situasi gawat disengaja untuk menghadirkan kecemasan di lapangan. Tujuannya satu, seperti yang juga dikatakan oleh Soeharto pada 1 Oktober dalam siaran radio RRI, yakni memberantas gerakan kiri di Indonesia sampai ke akar-akarnya.

Bertahun setelahnya saat aktivis HAM transnasional mengungkit kembali perihal keberadaan kamp konsentrasi di Pulau Buru yang menampung para tahanan politik, Suharto mengulangi retorika tersebut sebagai pembelaannya [4]

Dua hal yang dirinci oleh Robinson mengenai peran Angkatan Darat dan polarisasi politik internasional dalam masa Perang Dingin adalah alasan bahwa perubahan 1965-1966 sulit datang dari dalam. Warisan repertoar kekerasan yang dibangun Orde Baru semakin menegaskan hal itu, ditambah peranan Amerika dan negara Barat lainnya dalam membungkam upaya-upaya pengungkapan peristiwa pembunuhan massal ‘65. Tekanan yang datang dari Amerika pada masa Presiden Carter terhadap Kamp Pulau Buru pun diterima oleh pemerintah kita lantaran kondisi negara waktu itu yang membutuhkan pinjaman modal asing.

Menariknya, para periode sebelum, selama, dan sesudah pembantaian massal, Amerika memberikan bantuan ekonomi dan politik sehingga negara ini terlihat terlibat dalam kepentingan politik untuk menghancurkan gerakan kiri. Pada kenyataannya, Duta Besar AS untuk Indonesia pada saat itu tampak ragu atas motif PKI untuk merebut kekuasaan seperti yang dipropagandakan narasi resmi, tapi ia memilih diam. Setelahnya, AS menekan Indonesia atas Kamp Pulau Buru karena kemunculan kesadaran gerakan HAM Internasional.

Masalah terakhir yang membuat pembunuhan massal 1965-1966 menjadi ironi adalah dampaknya terhadap pengakuan sejarah oleh masyarakat Indonesia sendiri yang mengecilkan atau bahkan menihilkan peranan gerakan kiri dalam modernisasi atau kebangkitan nasional Indonesia sejak awal abad ke-20. Penghargaan terhadap masa lalu, pembungkaman terhadap cara berpikir kritis, adalah dampak yang paling berat bagi Indonesia.

Masalah yang cukup fundamental tersebut dikarenakan satu peristiwa yang cukup rumit: penghancuran gerakan kiri pasca-65.

Mendefinisikan Pembunuhan Massal 65

Setelah uraian cukup panjang, dan waktu sudah memasuki tanya jawab, satu pertanyaan sederhana ditujukan kepada Robinson, “Mengapa Anda menamai ini sebagai pembunuhan massal dan bukan sebagai genosida?”

Sebelum ini, genosida bagi saya masih abu-abu, tidak begitu definitif, kecuali yang saya dengar dari lagu Gun N’ Roses, “Civil War”. Belakangan, saya tahu bahwa istilah itu ditemukan oleh Raphael Lemkin, seorang pengacara Yahudi dan penyintas Holocaust Hitler dan selanjutnya istilah itu menjadi populer setelah Konvensi Genosida 1948. Dalam menjawab pertanyaan ini, Robinson membalas bahwa ia memang ingin berfokus pada pembunuhan massal secara umum dan menambahkan bahwa penggolongan peristiwa pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia sebagai genosida dapat dijejak lewat kajian Robert Cribb[5], atau lewat terbitan buku terbaru oleh Katharine McGregor dan Jess Melvin[6]. Dalam kasus 1965-1966, kita bisa menamainya politisida[7] karena klasifikasi kasus ini terbilang rumit jika dipaksakan mengacu pada definisi genosida dalam Konvensi Genosida 1948 yang tidak menyebut pemusnahan suatu kelompok dengan pandangan politik tertentu. Namun terlepas dari itu, genosida tentu adalah tindakan politis.

Pembunuhan massal 1965-1966 bagi orang-orang yang duduk di ruang ini adalah narasi yang asing dan jarang terdengar. Berbeda dengan Holocaust atau pun genosida Armenia. Kasus di Indonesia adalah salah satu kasus pembunuhan massal paling buruk di abad kedua puluh, tetapi dunia Internasional tidak tahu.
Mengapa?

Mengatasi Beban Sejarah Genosida 65 dengan Bersuara

Sukarno yang menolak memihak blok barat dalam Perang Dingin adalah salah satu alasan terkuat intervensi asing, selain pengesahan Undang-undang Pokok Agraria yang kemudian dibarengi Aksi Sepihak dan berbagai bentrokan. Operasi Rolling Thunder di Vietnam, Perang Semenanjung Korea, Konfrontasi Malaysia, Perang Teluk Babi adalah lanjutan dari babak baru setelah Perang Dingin.
Tidak berlebihan jika Robinson menamai masa ini sebagai musim menjagal, suatu musim kelima dunia yang disebabkan oleh Perang Dingin. Saya teringat salah satu cerpen Iksaka Banu dalam Ratu Sekop, bahwa mungkin kelak dunia akan menamai abad ke-20 sebagai Abad Genosida.

Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, saya masih membayangkan bagaimana nasib kejelasan korban kekerasan massal Indonesia di masa depan? Sikap penolakan untuk mengakui bahwa negara telah terlibat dalam pembunuhan ratusan ribu orang dan merampas hak-hak jutaan lainnya yang tidak pernah dibuktikan bersalah membuat jalan pencarian kebenaran terhadap kasus ini berhadapan dengan jalan buntu. Dalam waktu dekat, dengan polarisasi politik yang masih menggunakan narasi lama soal bahaya laten komunisme dan impunitas hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM, hal yang paling memungkinkan adalah untuk terus bersuara tanpa kenal kata menyerah. Walaupun upaya pencarian titik terang itu selalu dihalangi dengan retorika lama, “membuka luka masa lalu” tapi tidak ada yang salah untuk selalu berjuang.

Langit Sacramento hari ini cerah, ada pertanyaan lain yang dilempar Robinson sebelum kami berpisah, “Jadi, kenapa kamu tertarik untuk mencari tahu soal genosida ’65?”

Kali ini saya tidak butuh waktu lama untuk menjawab, “Seperti Anda juga, sejak mengetahui fakta pembunuhan massal itu dalam sejarah Indonesia, saya muak dan marah. Beban ini mau tak mau menjadi beban generasi saya dan seterusnya. Kami tidak akan bisa beranjak ke masa depan jika masa lalu yang kelam ini belum beres.” Mendengar hal itu Robinson menampakkan wajah simpati.

Di udara California, saya mengingat barisan pelanggaran HAM yang masih belum selesai. Di telinga saya, terputar lagu “Semboyan” besutan Tigapagi. Perlahan-lahan, petikan gitar memudar dan mulai terdengar lirik dinyanyikan, “Wajah yang hilang berkisar di angka 500 ribu jiwa // Perkaranya pun praduga, gugurkan tujuh sekawan // Kabar ditebar terpapar membakar kesumat seluruh rumah // Hingga mulai bernyali langkahi peran Ilahi.”

Kepustakaan
Cribb, Robert. 2001. “Genocide in Indonesia, 1965-1966” dalam Journal of Genocide Research 3, no. 2
McGregor, Katharine; Jess Melvin; Annie Pohlman. 2018. The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies. Palgrave Macmillan.
Melvin, Jess. 2018. Army and The Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. London: Routledge.
Robinson, Geoffrey. 2018. Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966. Depok: Komunitas Bambu


[1] Geoffrey Robinson. Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966. Depok: Komunitas Bambu. hlm. 342.
[2] Ibid., hlm. xvi
[3] Ibid. hlm. 183
[4] Ibid., hlm. 315
[5] Baca Robert Cribb. 2001. “Genocide in Indonesia, 1965-1966” dalam Journal of Genocide Research 3, no. 2
[6] Baca Katharine McGregor, Jess Melvin, Annie Pohlman. 2018. The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies. New York: Palgrave Macmillan.
[7] Jess Melvin. 2018. Army and The Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. London: Routledge. hlm. 40


x



Saya terperanjat, sebab lagu yang saya nyanyikan bertahun-tahun lalu baru menyingkap rahasianya. Empat tahun sudah lewat sejak saya pertama berkenalan dengan lagu Podho Nginang, dan kali ini ia kembali mengganggu tidur saya.

Kotak arsip saya bongkar, partitur aransemen saya baca ulang. Lirik lagu tersebut makin menguatkan dugaan saya. Jelas, lagu itu tak ditulis pada masa penjajahan atau sebelumnya, melainkan pada masa “revolusi yang belum usai”.

Di ujung telepon, Yanu Kristiono tertawa kencang. Guru musik saya semasa SMA itu membenarkan dugaan saya. Ia juga sempat mendengar bahwa lagu yang ia temukan secara tidak sengaja itu memang dianggap sepaket dengan Genjer-Genjer – karya komponis Muhammad Arief yang ditulis pada masa pendudukan Jepang dan dibredel karena dianggap lekat dengan citra Partai Komunis Indonesia (PKI).

Guru saya tidak sengaja berkenalan dengan Podho Nginang. Suatu ketika, beliau berpapasan dengan seorang tunawisma yang menyanyikan lagu tersebut dengan sengau sambil menyusuri jalan. Lirik dan nadanya yang menawan mendorong Pak Yanu mencari tahu lebih jauh dan mengaransemen ulang lagu tersebut.

Ia pun mengenalkan Podho Nginang pada kelompok kami, yang berangkat mengikuti lomba paduan suara di Pattaya, Thailand. Kala itu, lagu tersebut kami bawakan dan berhasil mengantar kelompok kami menjadi juara. Namun, komentar seorang juri mengganggu saya sampai sekarang. Ia berceloteh bahwa "eksotisme" lagu tersebut menyihirnya.

Saya mafhum waktu itu. Barangkali, keterbatasan bahasa, budaya, dan sejarah membuatnya tak mampu menangkap keseluruhan makna lagu yang kami bawakan. Juri asal Thailand itu tak mungkin memahami bagaimana rasanya menjadi bagian dari bangsa yang pernah dijajah.

Narasi Podho Nginang akan membawa pendengarnya mundur dua abad. Lagu tersebut berkisah tentang perlawanan Pangeran Wilis terhadap VOC di Banyu Alit – salah satu kisah pemberontakan terhadap VOC paling awal di Nusantara yang, menurut sejarawan Sri Margana (2012), tidak tercatat dalam buku sejarah resmi negara, Sejarah Nasional Indonesia IV. Muatan inilah yang membuat lagu ini sukar ditulis pada masa kolonial. Lebih masuk akal bila lagu tersebut ditulis pasca proklamasi kemerdekaan, ketika narasi perlawanan terhadap penjajahan mulai disiarkan dalam lagu secara lebih terang-terangan.

Ada tiga babak dalam cerita Podho Nginang. Babak pertama mengisahkan sejarah perjuangan rakyat Blambangan (kerajaan Hindu terakhir yang bertempat di ujung Timur Jawa, daerah Banyuwangi – red) melawan VOC di bawah kepemimpinan Agung Wilis, sampai kisah perjuangannya yang dilanjutkan oleh Jagapati, yang mengaku titisan Wilis.

Saya membagi babak penceritaan lagu ini berdasarkan jumlah silabelnya. Pada bagian pertama jumlah silabelnya cukup rapat, antara 12-14 silabel. Pada bagian kedua rata-rata antara 12-13 silabel, sementara pada bagian akhir memiliki silabel 8 dan 4 dengan pola a-b-a-b. Hal inilah yang memungkinkan eksplorasi ritmis dalam aransemen ulang yang dilakukan oleh Yanu Kristiono, selain eksplorasi lain untuk kebutuhan a capella, yakni harmonisasi.

Lagu ini mengalun dengan tenang pada pembukaannya, seolah perjuangan heroik masa lampau itu dihadirkan sebagai pengantar untuk perjalanan panjang pemberontakan Blambangan yang menjadi latar babak berikutnya.

Pada bagian kedua, aransemen Yanu Kristiono mengubah-ubah ritme lagu tersebut seiring dengan narasi lagu yang mulai memasuki klimaks. Lirik berubah menjadi kecaman terhadap kolonialisme. Fokus yang disuarakan adalah rakyat kecil sebagai kekuatan yang tidak melulu diam dan membiarkan dirinya dikerdilkan dalam struktur sosio-ekonomi-politik.

Setelah kedua babak tersebut, Podho Nginang mengajak rakyat Blambangan membangun kembali negeri yang terus-menerus digempur selama berabad-abad karena perebutan hegemoni Ujung Timur Jawa oleh Mataram, Bali, VOC, hingga Inggris. “Ojo dikiro wes mandheg semene,” tutur lagu tersebut. “Selawase wong cilik mlarat uripe” (Jangan dikira [perjuangan] berhenti sampai di sini / selamanya rakyat kecil miskin hidupnya).

Nukilan slogan “Njenggirat Tangi” yang diadopsi oleh kabupaten Banyuwangi pun ditemukan dalam lirik Podho Nginang, tetapi dibungkus dalam narasi yang revolusioner. Lirik tersebut mengajak rakyat “membakar setan alas di mana-mana” (ngobong setan alas ring endi-endi) serta mengajak para buruh tani bersatu merengkuh kemenangan. Jelas, lagu ini mengambil kisah sejarah perjuangan Blambangan, dan menjadikannya semangat untuk perlawanan yang terus-menerus.

Namun, bagian terakhir lah yang paling mengusik saya. Usai merunut sejarah panjang Blambangan dan mengecam kolonialisme, babak terakhir lirik Podho Nginang justru mengajak buruh tani bersatu dan membuat Blambangan “menjadi merah”. Ajakan ganjil inilah yang memantik kecurigaan saya bahwa lagu tersebut sebenarnya lahir pada dekade 1950-an, ketika tema tersebut mudah ditemukan dalam produk-produk kesenian LEKRA.

Menariknya, ada kejanggalan dalam sejarah lagu tersebut. Ketika guru saya menemukan versi ‘baru’ dari Podho Nginangyang dirilis dalam format VCD bertajuk Angklung Soren dan dinyanyikan oleh Pipit, frasa “buruh tani” diganti menjadi “ayo konco” dan kata kunci “dadi abang” (menjadi merah) diubah menjadi “tenteram aman”. Mengapa liriknya diutak-atik?

Jawabannya ada pada kisah di balik lagu tersebut. Podho Nginang dikomposisi oleh Boestari Elman, atau yang biasa dikenal dengan julukan Endro Wilis. Adapun versi 'baru' yang didengar guru saya, diaransemen ulang oleh BS Nurdian. Menurut peneliti Ikwan Setiawan, Endro sebetulnya adalah anggota tentara Angkatan Darat. Pada masa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, ia sempat ditugaskan ke Sanggau, Kalimantan Barat. Namun, cinta sejatinya adalah kesenian.

Sastrawan muda Banyuwangi ini tergabung dalam Sri Muda (Seni Rakyat Indonesia Pemuda), peleburan dari Sri Tanjung yang bergerak khusus di bidang angklung caruk. Organisasi tersebut dipayungi oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA. Bersama pentolan lainnya seperti Slamet Menur, Andang Chatif Yusuf, dan Muhamad Arief (pencipta lagu Genjer-Genjer), Endro mengembangkan Sri Muda sampai ke pelosok-pelosok desa. Upaya mereka tak sia-sia. Sejak berdiri pada 1954, Sri Muda mempunyai 34 cabang di seluruh Kabupaten Banyuwangi.

Kesuksesan Sri Muda dalam menjaring massa amat dipengaruhi kondisi sosio-ekonomi rakyat Banyuwangi yang agraris. Masyarakat lokal terbiasa merayakan hajatan panen dengan pertunjukan kesenian yang bisa disusupi tema-tema tertentu. Pemilihan angklung sebagai instrumen utama dalam komposisi mereka pun tidak sembarangan. Bambu, bahan dasar angklung, tidak sulit ditemukan di Banyuwangi yang subur, sehingga alat tersebut dapat diproduksi massal dan diakses sebanyak mungkin orang.

Tema yang diangkat dalam karya-karya mereka pun tak jauh dari narasi dan sejarah lokal. Endro Wilis membingkai cerita Perang Bayu, Agung Wilis, dan Blambangan sebagai bentuk upaya perlawanan terhadap hegemoni Jawa dan kolonial. Sejak para pujangga Surakarta menuliskan epos Serat Damarwulan, rakyat Blambangan digambarkan sebagai kelompok yang bengis dan tidak beradab.
Damarwulan pun menggambarkan kebrutalan Blambangan secara simbolik melalui sosok Raja Blambangan, Minak Djinggo. Karakter tersebut digambarkan sebagai raksasa bertubuh manusia namun berkepala anjing, yang gemar memakan manusia. Narasi sejarah pun dibelokkan melalui budaya. Penaklukkan daerah Blambangan dibingkai sebagai upaya penumpasan terhadap Minak Djinggo dan kroni-kroninya yang lalim.

Perebutan kekuasaan di Blambangan yang dilakukan oleh pelbagai kepentingan membuat masyarakat Blambangan terasing dari tanahnya sendiri. Krisis pangan, perang suksesi kekuasaan, sampai perang dagang antara VOC dan Inggris membuat wilayah ini ditinggalkan penduduk aslinya. Dalam Podho Nginang pun Endro Wilis menuliskan jejak perang dagang yang menggunakan politik candu ini: “jangan dikira rakyat tidur melulu / jangan dikira rakyat mendem candu.”
Masyarakat yang tetap bertahan kemudian dijuluki masyarakat “Using” atau Osing – istilah yang kira-kira dapat dimaknai sebagai “mereka yang berkata tidak/menolak”.

Konteks sejarah dan budaya inilah yang menjadikan daerah Banyuwangi begitu menarik bagi LEKRA. Sebagai organisasi yang dekat dengan PKI, LEKRA menjadi ujung tombak PKI di Banyuwangi untuk menjaring simpati masyarakat. Pola menyusur akar rumput serta sikap mereka dalam mendorong kebudayaan daerah membuat LEKRA sukses menggencarkan semangat bermusik masyarakat Banyuwangi pada masanya.

Masa jaya ini pupus ketika peristiwa 1 Oktober meletus pada 1965. PKI diberangus oleh pemerintah, dan masyarakat yang dianggap bagian dari PKI atau simpatisan PKI dibantai dalam kampanye pembunuhan massal yang menelan jutaan korban jiwa. LEKRA, yang dianggap sebagai onderbouwPKI, turut menerima akibatnya. Meski secara resmi bukan bagian dari PKI – bahkan Njoto sekalipun menolak mentah-mentah PKI membawahi LEKRA – ia tetap dibredel dan senimannya ditangkapi.

Endro Wilis salah satunya. Pasca peristiwa '65, ia ditahan dan terpaksa merasakan dinginnya lantai penjara Lowokwaru, Malang.

Karya para seniman tersebut pun dilarang dan institusi yang mereka bina diambil alih atau dibubarkan sepenuhnya. Musik Banyuwangian yang ditulis oleh para komposer angkatan Sri Muda menjadi tabu dinyanyikan karena liriknya yang identik dengan gagasan sosial politik. Lagu Genjer-Genjer, misalnya, dianggap lekat dengan PKI dan haram dinyanyikan.

Kelompok ludruk yang dibina oleh Endro Wilis di Kalibaru diambil alih oleh tentara Angkatan Darat. Perlahan-lahan, Orde Baru berusaha menghilangkan ingatan kolektif tersebut dengan cara menumbuhkan kebudayaan baru yang dianggap bersih dari pengaruh LEKRA.

Pada masa Orde Baru, semangat musik Banyuwangian yang tadinya politis berubah menjadi semangat etno-kultural. Menurut Dwi Pranoto, musik Banyuwangian yang ditulis sebelum 1965 banyak menggambarkan solidaritas sosial. Semisal, lagu Rantagkarya Muhamad Arief yang menyuarakan gagasan internasionalisme, atau Emas-Emas yang menggambarkan keseharian buruh tani. Pasca 1965, upaya komponis angkatan Sri Muda untuk membawa ide revolusioner dan menggambarkan ketimpangan sosio-ekonomi diganti dengan penekanan terhadap identitas etnis dan kepentingan politik negara.

Lagu-lagu Endro Wilis pun tersingkir dari gelanggang kesenian. Jika pun ada, tidak jarang lagu-lagunya dibawakan tanpa menulis nama pengarangnya atau liriknya diubah. Salah satu lagunya yang bercerita tentang perburuan “simpatisan komunis”, Mbok Irat, diubah dengan brutal oleh kawannya sendiri.
Namun, siasat tertentu mulai diambil untuk mengembalikan karya-karya Endro Wilis ke masyarakat. Pengubahan lirik yang tidak terlalu signifikan terhadap Podho Nginang pun dapat dimaklumi. 
‘Revitalisasi’ ini dilakukan oleh Slamet Menur bersama kelompok Angklung Soren, kawan Endro Wilis dalam Sri Muda dulu. Slamet ingin Podho Nginang dapat dikenal lagi dengan ‘aman’, serta untuk menghindari asosiasi brutal kebangkitan komunis yang dialamatkan secara serampangan.

Meski ia bukan lagu tradisional, Podho Nginang berhasil merekam sejarah panjang Banyuwangi yang selalu lekat dengan kisah perlawanan. Narasi dalam lagu tersebut turut menantang sejarah yang dikonstruksi oleh berbagai kekuasaan tentang rakyat Blambangan. Podho Nginanglahir pada masa pencarian sekaligus pembentukan identitas kebudayaan nasional dan turut berperan dalam upaya dekolonisasi. Sayangnya, babak dekolonisasi yang tinggal landas pada masa Sukarno itu mesti berhenti ketika Orde Baru berkuasa.

Penelusuran singkat ini setidaknya membuat saya sadar. Cerita memenangkan lomba paduan suara internasional akan berbeda jika Podho Nginang tidak ada. Tanpa adanya peninggalan sejarah ini, tidak akan ada pula ingatan masa SMA yang mengantarkan saya pada penelusuran ini. Endro Wilis telah membuktikan pada sejarah bahwa ia adalah seniman yang layak diperhitungkan. Guru saya mencari karyanya untuk ditulis ulang, sementara saya mencarinya untuk dikabarkan. Bukan kebetulan jika kami sama-sama menyanyikan lagu seorang seniman LEKRA. (*)


Artikel ini dimuat di Jurnal Ruang, 13 Juli 2018