Intro Text

Kelana Wisnu Sapta Nugraha is an independent researcher with a wide range of interests, ranging from literature, history, postcolonial studies, musicology, and narratology. He was born in Blitar and moved to Bandung to pursue a bachelor's degree in Indonesian Literature with a minor in History at Universitas Padjadjaran, where he graduated with a thesis on the decolonization of Indonesian literature during the Cold War.

POTRET HUKUM ISLAM DI RANAH BORNEO KLASIK | Jurnal Toddoppuli

 

Artikel ini dimuat di Tengara: Situs Kritik Sastra, Dewan Kesenian Jakarta, Edisi 3.  Kutipan pengantar editorial "Kelindan Dua Kembaran": 

Dalam bentuknya yang langsung, kesejarahan teks mengemuka ketika kita menjadikan sastra sebagai dokumen sejarah. Inilah yang tecermin dalam tengara.id edisi ketiga, antara lain dalam rubrik Marginalia yang memuat ulasan Kelana Wisnu Sapta Nugraha atas buku Sastra dan Sejarah Indonesia: Tiga Belas Karangan karya Henri Chambert-Loir. Ia menelusuri kajian Chambert-Loir mengenai novel-novel Mas Marco Kartodikromo dan Louis Couperus serta sejumlah sastra eksil yang memperlihatkan betapa bergunanya karya sastra sebagai sumber sejarah. Namun, di sisi lain, Kelana juga mencatat bagaimana para sejarawan bekerja seperti halnya pengarang fiksi: memilah dan memilih berbagai sumber untuk menyarikan “sebuah abad ke dalam satu halaman”. Segi selektif historiografi ini mendekatkannya dengan penulisan sastra sehingga dalam arti tertentu sejarah pun tampil sebagai karya sastra.


Keterangan Buku

Judul              : Sastra dan Sejarah Indonesia: Tiga Belas Karangan

Penulis           : Henri Chambert-Loir

Penerbit         : Kepustakaan Populer Gramedia, Desember 2018

 

Melalui karya sastra, sejarawan dapat menemukan lapisan cerita yang tidak terekam dalam arsip konvensional atau sumber yang tidak dapat dijumpai di lapangan. Sastra dalam kategori apa pun, baik lisan maupun tulisan, menyimpan emosi atau mentalitas yang ditutur-tuliskan serta berguna sebagai pintu masuk untuk menelusuri faset dari suatu masa yang “hilang”. Begitu pula hasil penelitian sejarah, yang berguna bagi kritikus sastra untuk menggali konteks atau menjadi ko-teks pembacaan suatu karya. Lantas, apakah kritik sastra dapat memperluas atau memberi kontribusi terhadap penulisan sejarah? Serangkaian temuan Henri Chambert-Loir yang terhimpun dalam buku Sastra dan Sejarah Indonesia: Tiga Belas Karangan, saya kira, cukup menarik untuk menguraikan persoalan itu. Lantaran beberapa temuannya merupakan penelitian perintis soal subjek yang ditulis, semisal mengenai Mas Marco Kartodikromo. Dengan menyoroti beberapa pernyataan atau strategi interpretatif Henri Chambert-Loir, saya akan berfokus pada hubungan timbal balik antara kritik sastra dan penulisan sejarah.

Sejak penulisan sejarah terpengaruhi diskursus pascamodern, kategori arsip konvensional menjadi goyang dan sastra pun menjadi subjek penelitian sejarah. Pergeseran itu, salah satunya, ditandai dengan kemunculan artikel sejarawan Robert Darnton “Peasants Tell Tales: the Meaning of Mother Goose” pada 1984 yang merujuk cerita rakyat Prancis yang dikumpulkan pada abad ke-19 untuk menemukan pengalaman konkret yang dialami para petani. Kemudian diikuti oleh perkembangan new historicism di Amerika Serikat pada 1990-an. Melani Budianta dan Ismi Indriani, yang pertama akademisi sastra dan yang kedua akademisi sejarah, adalah dua dari sedikit peneliti yang melihat faset sejarah Indonesia di balik karya sastra.[1] Meski subjek kajian sastra dan sejarah semakin mirip, kedua bidang ini tampaknya masih sukar bertegur sapa.

Saya berusaha membuka obrolan tentang persinggungan sastra dan sejarah lewat dua artikel yang mengapit Sastra dan Sejarah Indonesia, yang diawali dengan tinjauan kehidupan tokoh serta ulasan karya-karya sastra antikolonial Mas Marco Kartodikromo (1890–1932), dan diakhiri dengan pembahasan salah satu novel karangan penulis Belanda Louis Couperus, Kekuatan Terpendam (1900). Untuk menyinggung soal ingatan dan sejarah, saya menyingkap bahasan tentang sastra eksil dalam buku ini, begitu pula menggambar suatu kemungkinan pembacaan paralel dengan sejarah. Dari kedua pembacaan tersebut, saya mencoba membayangkan pencarian dan penemuan ketidaksinambungan sejarah lewat kritik sastra.

 

Menyisir Jaringan Kausalitas Sejarah Lewat Kritik Sastra

Mas Marco dan Louis Couperus adalah dua contoh yang menunjukkan dampak dari modus klasifikasi sosial “rasial”, yang menurut sosiolog Anibal Quijano merupakan bentuk dominasi “kolonialitas kekuasaan”.[2] Kemunculan sosok haji dalam dalam kisah magis kehancuran residen Van Oudijk yang telah menghina seorang bupati Jawa itu digarisbawahi oleh Chambert-Loir sebagai perlambang ketakutan terhadap gerakan Islam (hlm. 294). Benar saja, delapan belas tahun setelah Kekuatan Terpendam (De Stille Kracht) terbit di Belanda, Marco yang tumbuh dari dan bersama wartawan serta gerakan Sarekat Islam–kemudian pecah menjadi Sarekat Islam Merah, yang menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia (hlm. 4)–menerbitkan cerbung Student Hidjo dalam surat kabar Sinar Hindia.

 

Prasangka rasial yang dibangun di atas sistem pembedaan sosial kolonial terinternalisasi dalam kebencian tokoh utama novel Kekuatan Terpendam terhadap orang-orang Indo, yang berdarah campuran Belanda-pribumi Jawa. Menurut Chambert-Loir, kebencian tersebut turut dipengaruhi oleh sikap sebagian kaum Indo yang mendorong kemunculan Politik Etis (hlm. 300), pergeseran politik pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang memungkinkan gerakan kebangkitan nasional. Pembedaan gender juga berpangkal dalam logika rasial, yang berpusar pada penglihatan terhadap tubuh manusia untuk menjustifikasi superioritas biologis. Istri tokoh utama, Léonie, yang ditampilkan sebagai perempuan yang buruk dan merupakan salah satu sumber masalah dalam novel tersebut, menggambarkan proyeksi pandangan laki-laki Belanda terhadap perempuan sebangsanya yang tinggal di tanah jajahan. Pokok menarik lain dari novel Kekuatan Terpendam adalah kisahnya berfokus pula “tentang masyarakat kolonial dengan adat kebiasaannya dan lapisan-lapisannya.” (hlm. 293)

 

Di sisi lain, Chambert-Loir berpendapat bahwa novel-novel Marco dalam praktiknya tidak menggambarkan perjuangan antarkelas, “melainkan perjuangan nasionalis, bahkan mungkin hanya perjuangan rasial” (hlm. 9). Sebab tulisnya, alih-alih melibatkan semua kelas yang terpinggirkan dalam perjuangan menentang kapitalisme kolonial, dikotomi pandangan kelas masyarakat dalam karya Mas Marco hanya menyebut pengemis sebagai kelas proletar dan semua orang Belanda sebagai kapitalis, orang Tionghoa maupun Indo tidak pernah disinggung. Nasionalisme Marco pun, menurutnya, terbatas pada Pulau Jawa saja.

 

Jika meletakkan karya Marco yang terbit dalam rentang tahun 1914–1924 dalam linimasa perkembangan kebangkitan nasionalisme Indonesia, tampaknya lebih adil jika keterbatasan soal imajinasi nasion itu ditempatkan pada pengertian nasionalisme regional. Sebelum pecah pemberontakkan PKI pada 1926–1927, yang disusul dengan Sumpah Pemuda 1928, keindonesiaan memang belum terbentuk sepenuhnya. Namun, justru yang menarik adalah gagasan Marco, yang dipetik oleh Chambert-Loir dari Matahariah, soal strategi untuk memantapkan pengetahuan akan sosialisme. Tokoh utama dalam novel tersebut mengatakan bahwa salah satu strategi untuk memperluas pemahaman politik adalah dengan pergi ke luar negeri dan membaca buku.

Singkapan atas karya Marco menekankan perihal mobilisasi, pertukaran, serta interaksi gagasan politik. Ketiga persoalan itu tergambarkan dalam adegan akhir Kekuatan Terpendam yang mengisahkan kedatangan sekelompok haji dari Mekah di stasiun suatu desa di Jawa Barat. Pembacaan interpretatif Chambert-Loir terhadap kedua karya tersebut menekankan pentingnya kritik sastra bagi penulisan sejarah, semisal untuk menguraikan ketakutan atau prasangka rasial orang-orang Belanda yang tergambar dalam karya sastra.

 

Strategi pembacaan dalam kedua teks tersebut adalah menggali kemungkinan makna kontradiktif sebanyak-banyaknya, selazimnya kritik sastra. Temuan atas pembacaan karya tersebut bagi sejarawan, yang terlatih dalam membangun dan menjalin cerita, bermanfaat untuk menjadi sebuah simpul pengait cerita-cerita lain yang serupa untuk membentuk suatu pola yang mungkin ditelaah. Menurut sejarawan Sarah Maza, kritikus sastra memang terbiasa dengan pola tunggal, sedangkan sejarawan lebih mencari pola yang jamak dan umum.[3]

 

Yang tak kalah menarik adalah pendapat Chambert-Loir soal kemungkinan bahwa Marco dipengaruhi Multatuli. Dari kesaksian teman-temannya, Marco tidak fasih dan benar-benar menguasai bahasa Belanda meski sempat mempelajarinya. Lantas dari mana dia bisa membaca atau terpengaruh suatu karya yang baru diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia seabad kemudian? Pertanyaan lebih lanjut yang masih menggantung adalah, apa yang dilakukan Marco selama lima bulan di Den Haag pada 1915, dan mengapa ia ditahan oleh pemerintah kolonial sepulangnya dari sana? Serangkaian pertanyaan ini bukan bermaksud menafikan atau menginterogasi temuan artikel Chambert-Loir, melainkan berusaha membayangkan pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak sejarawan yang tertarik soal keterhubungan dan integrasi.[4]

 

Kemudian, mengingat bahwa Louis Couperus mengirim semacam surat proposal penulisan Kekuatan Terpendam kepada penerbit, apakah produksi wacana soal ketakutan akan gagasan Pan-Islamisme dalam novel-novel Belanda berhubungan atau beririsan dengan misi Indologi untuk memahami suatu kekuatan politik yang dibawa oleh para haji yang pulang dari Mekah itu? Kemunculan pertanyaan tersebut menambah daftar panjang hubungan kausalitas sejarah yang dapat ditelusuri lebih lanjut, terutama berkaitan dengan pembentukan pembedaan rasial pada awal abad ke-20, sehingga pembacaan atas kritik dan karya sastra, tentu saja, menarik untuk dikembangkan dalam penulisan sejarah.

 

Mengingat pembacaan kritik sastra dapat menyingkap suatu pola suatu zaman yang terbangun dalam jalinan narasi, serta dapat menjadi acuan membangun jaringan kausalitas sejarah yang lebih luas, para sejarawan bisa mengumpulkan, mengklasifikasikan, memilah serta memilih fakta. Pembacaan kritik maupun karya sastra tersebut, tentu saja, ditempatkan dalam serangkaian peristiwa dan berhadapan dengan kegigihan dalam melakukan verifikasi. Namun, di luar itu perlu dicatat juga bahwa intertekstualitas dan studi resepsi pembaca yang diterapkan dalam kritik sastra, metode yang tampaknya juga diterapkan dalam beberapa artikel dalam bunga rampai Chambert-Loir, memiliki pengaruh besar bagi sejarawan.

 

Internalisasi Politik Ingatan dalam Sastra Eksil

Dalam artikel “Terkunci di Luar”, Chambert-Loir menelusuri salah satu babak dalam sastra Indonesia, yakni sastra eksil Indonesia pasca-1965. Sastra eksil menurutnya bukanlah suatu genre, melainkan terutama merujuk ke “tulisan-tulisan pengarang Indonesia yang terpaksa tinggal di negeri asing karena alasan politik” setelah genosida 1965-1966; dan mencakup semua karya tulis, “bukan hanya yang berciri susastra” (hlm. 71-72, 78). Definisi yang dibentuk dengan manasuka ini juga mencirikan tujuan sastra eksil yang berusaha memberikan versi sejarah dan sikap kesejarahan alternatif, sebagai penantang narasi sejarah propaganda Orde Baru. Meski demikian, yang berkaitan dalam bahasan ini adalah soal percampuran antara fiksi dan realitas dalam karya sastra eksil, seperti yang ditulis oleh Asahan Aidit.

 

Hubungan antara fakta dan fiksi ini juga menggarisbawahi pernyataan Asahan bahwa otobiografi maupun biografi tidak terlepas dari elemen fiksi atau fantasi. Dengan pemahaman yang serupa bahwa tidak ada penggambaran atas kenyataan (mimesis) yang persis, Ibarruri pun menyebut memoarnya sebagai “roman biografis”. Beberapa eksil juga menyatakan bahwa mereka tidak bermaksud menuliskan sejarah, tetapi berniat mengisahkan pengalaman mereka (hlm. 92-93). Terlepas dari ketegangan antara fiksi dan kenyataan, saya membaca sorotan tersebut sebagai pijakan reflektif atas salah satu pertanyaan yang ditinggalkan dalam penutup artikel ini, yakni di mana tempat sastra eksil dalam sastra Indonesia?

Meski sastra eksil diselubungi dengan beberapa kerahasiaan, khususnya kegiatan yang mereka lakukan selama di negara-negara sosialis, Chambert-Loir mencatat signifikansi karya-karya tersebut sebagai dokumentasi sejarah. Oleh karena sastra eksil berkaitan dengan ketegangan ingatan, sejarah dan politik, maka posisinya dalam sastra Indonesia dapat ditempatkan dalam kategori sastra transnasional. Meski perlu dicatat bahwa pengertian tersebut berbeda dengan sastra solidaritas transnasional yang muncul bersama dengan sastra baku tempur,[5] sastra revolusioner, dan sastra nasional pada masa Demokrasi Terpimpin. Jika mengacu pada definisi sastra transnasional yang dicetuskan oleh Paul Jay, produksi sastra eksil melampaui batas-batas ruang geografis atau nasion sebagai imajinasi politis.

Kepekaan kesejarahan dalam sastra eksil berada di tengah kesadaran menulis sejarah untuk masa depan, dan dalam beberapa kasus bertujuan mewariskan ingatan kepada keluarga. Begitulah sifat sastra transnasional yang begitu terlibat dengan sejarah untuk menawarkan eksplorasi kritis atas berbagai peristiwa penting secara luas.[6] Meski pada akhirnya dibayangi oleh tegangan subjektivitas-objektivitas, penulisan otobiografi dan memoar, menurut Chambert-Loir, berusaha menemukan koherensi dari kisah kehidupan pribadi dalam patahan tragedi sejarah 1965. Ketegangan antara sejarah dan kehidupan seorang manusia adalah kekhasan sastra eksil.

 

Terlepas dari kedua persoalan itu, seni kerahasiaan dalam penulisan sastra eksil justru membuat saya berpikir, apakah keterbatasan sumber sejarah dapat dijembatani oleh karya sastra? Mengingat menurut Chambert-Loir, suatu patahan yang tidak banyak dikisahkan oleh para pengarang sastra eksil adalah kehidupan budaya mereka. Patahan lain yang terlewat sebab jarang diceritakan dalam memoar, khususnya oleh para eksil yang terjebak di Cina setelah G30S, adalah penjelasan mengenai produksi puisi-puisi yang memuja Mao Zedong dan keterlibatan orang-orang Indonesia dalam Konferensi Darurat Pengarang Asia-Afrika pada 1966 di Beijing.

 

Seperti yang dikemukakan dalam buku ini, dinamika sosial para pengarang sastra eksil berkaitan dengan menurunnya solidaritas negara-negara sosialis pada puncak Perang Dingin, yang juga ditandai dengan konflik antara Republik Rakyat Cina dan Uni Soviet. Menarik bahwa Loir tidak mencatat puisi-puisi pengarang Indonesia yang terhimpun dalam antologi Indonesian People Take Mao Tse-tung’s Road (1968) yang diterbitkan oleh Biro Pengarang Asia-Afrika. Beberapa nama pengarang dalam antologi tersebut seperti Z. Afif dan Sutojo sebelumnya pernah diterbitkan dalam The Call: Bulletin of Afro-Asian Writers’ Bureau pada tahun yang sama. Saya pikir pembacaan “sastra eksil” secara paralel dengan puisi-puisi ini dapat menyingkapkan suatu faset yang dapat dibaca “di antara” teks.

 

Saya sepakat bahwa memang banyak kerahasiaan atau sesuatu yang ditutupi secara sengaja oleh para pengarang tersebut. Proses mengingat dengan demikian menjadi begitu politis, sebab ingatan yang ditulis tersebut telah dipilah-pilih. Oleh karena itu, pembacaan sastra eksil secara struktural dapat menyingkap suatu pola narasi yang dibangun para penulis. Strategi semacam itu dapat menjembatani keterputusan narasi, menjejak lubang-lubang narasi yang tertinggal–yang mungkin saja sengaja disembunyikan atau tertunda untuk diceritakan–serta menemukan keterkaitannya satu sama lain. Dengan demikian, strategi pembacaan dekat terhadap karya sastra dapat berguna sebagai pengayaan tentang kajian memori dan sejarah. Selain itu, pembacaan paralel dengan ko-teks seperti “dokumen” sejarah juga dapat memberikan interpretasi lain mengenai suatu peristiwa.

 

Semisal, berkaca pada penulusuran saya yang terbatas, saya belum menemukan pernyataan terbuka di media Lekra semisal Harian Rakjat atau Zaman Baru perihal penundaan Konferensi Pengarang Asia-Afrika III di Jakarta pada 1964, yang sudah dipersiapkan sejak Sidang Eksekutif KPAA di Jakarta dan Denpasar pada 1963. Rencana itu gagal akibat delegasi Biro KPAA di Kolombo, Rivai Apin, Hersri Setiawan[7] serta ketua Komite Nasional KPAA Indonesia Pramoedya Ananta Toer ditahan tanpa peradilan dan diasingkan ke Pulau Buru. Namun, dari pembacaan terhadap puisi-puisi mengenai solidaritas transnasional menjelang 1965, saya mendapatkan kesan bahwa perpecahan politis antara Cina dan Uni Soviet yang berpengaruh dalam gerakan menjadi salah satu alasan penundaan KPAA III. Oleh sebab itu saya bersepakat dengan Chambert-Loir bahwa karya “sastra eksil” berguna sebagai dokumen sejarah, untuk menjawab pertanyaan yang tidak tercatat dalam sumber konvensional. Meski dengan catatan bahwa pembacaan interpretatif ini perlu dilakukan dengan hati-hati dan cermat, juga sebisa mungkin mengkonfirmasi temuan-temuan interpretatif itu dengan kesaksian atau ingatan para orang-orang yang terlibat dalam suatu peristiwa.

 

Namun perlu juga dicatat bahwa definisi manasuka yang diajukan oleh Henri Chambert-Loir, yang membatasi sastra eksil pada generasi pertama yang terdampak Peristiwa 1965, terlalu sempit dan tidak memungkinkan pemeriksaan atas sastra eksil sesudah generasi pertama. Terlepas dari persoalan itu, artikel Chambert-Loir menekankan pekerjaan rumah yang masih perlu dieksplorasi oleh para peneliti sejarah/sastra Indonesia.

 

Indonesia dan Sri Lanka menandatangani kesepakatan bersama. Kedua dari kiri dari bawah adalah Rivai Apin, ketiga dari kiri di belakang adalah Hersri Setiawan.
 

Artikel lain dalam bunga rampai ini juga menunjukkan beberapa metode kritik sastra yang berguna bagi penulisan sejarah. Semisal dalam “PKI Stroganoff: Novel Pulang Leila Chudori” yang menerapkan dua pendekatan, yakni studi resepsi dan studi parateks.[8] Pendekatan studi resepsi pembaca kini lebih mudah diterapkan. Hari ini, situs ulasan seperti Goodreads atau ulasan di akun-akun media sosial personal menjadi medium kritik yang penting. Akan tetapi pembacaan parateks rasanya masih kurang subur dalam kritik sastra. Di Indonesia metode ini lebih banyak dipakai oleh para sarjana filologi, semisal untuk meneliti catatan pinggir dalam suatu naskah. Dengan menggunakan metode itu, tampaknya menarik untuk mengunjungi perpustakaan pribadi seorang penulis, menyisir koleksi dalam perpustakaan pribadinya, dan mengamati marjin buku yang menjadi “sumber utama referensinya”. Siapa tahu kita juga dapat menemukan corat-coret konyol seperti gambar Vladimir Nabokov dalam marjin buku karya Franz Kafka.

Dalam sebuah penulisan sejarah sastra, tentu saja, terselubung juga kritik terhadap karya-karya yang hadir, meski sekilas ataupun terjalin dalam konteks sejarahnya. Kesan itulah yang kira-kira saya rasakan ketika membaca beberapa artikel dalam Sastra dan Sejarah Indonesia: Tiga Belas Karangan. Dari uraian di atas, kritik atau karya sastra penting bagi peneliti sejarah untuk menggali sesuatu yang tidak terjelaskan atau dapat ditemukan di dalam sumber di lapangan. Pembacaan interpretatif dalam hal ini dapat menjadi jalan pintas untuk menjelaskan sesuatu hubungan kausal yang memang tidak di/terjelaskan oleh manusia dalam sejarah.

Pokok yang menarik lain juga adalah detail kecil, tetapi penting dalam beberapa artikel Chambert-Loir, yakni himbauan untuk menjauhkan diri dari sudut pandang Erosentris dan mulai memakai istilah “Selatan” untuk merujuk secara geopolitis wilayah yang pernah terjajah oleh Eropa Barat. Sementara persimpangan politis antara sastra dan sejarah, meminjam pengertian Pramoedya Ananta Toer,[9] adalah untuk merevaluasi atau mendekolonisasi sejarah dalam segala bidang yang selama ini didominasi pandangan Erosentris akibat kolonialisme.

 

Memang, tampaknya sejarah dan sastra perlu mengakrabkan diri. Sebab, mengutip sejarawan Prancis Paul Veyne bahwa penulisan sejarah itu seperti sebuah novel: sejarawan maupun pengarang bekerja dalam memilah, menyederhanakan, menyusun hingga memasukkan “sebuah abad ke dalam satu halaman.”[10]

 

 

[1]  Budianta, Melani. 2002. “In the Margins of the Capital: Tjerita Boedjang Bingoeng and Si Doel Anak Betawi” dalam Clearing a Space: Postcoloniality and Indonesian Literature, eds. Keith Foulcher and Tony Day, KITLV.; Indriani, Ismi. 2021. “Mencari Cinta pada Masa Pergerakan Nasional” dalam Jurnal Sejarah vol. 4, No. 1.

[2]  Untuk mendapatkan pengertian lebih lanjut tentang “kolonialitas kekuasaan” ‘coloniality of power’ lihat Quijano, Anibal. 2000. “Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America” dalam International Sociology, 15(2), 215–217; (2007). “Coloniality and Modernity/Rationality” dalam Cultural Studies, 21:2-3.

[3] Maza, Sarah. 1996. “Stories in History: Cultural Narratives in Recent Works in European History” dalam The American Historical Review Vol. 101, No. 5. Hlm. 1509.

[4] Lihat semisal uraian soal pemahaman akan keterhubungan dan intergrasi dalam pendekatan sejarah global dalam Sebastian Conrad. 2016. What is Global History? Hlm. 90-114

[5] Istilah ini dipinjam dari esai Brigitta Isabella, “Keramahtamahan Antikolonial di Meja Keluarga Asia-Afrika”. Istilah tersebut berasal dari pandangan Frantz Fanon soal kemunculan sastra pascakolonial yang juga perlu terlibat dalam perjuangan antikolonial. “Littérature de combat, littérature révolutionnaire, littérature nationale.” Lihat Frantz Fanon (2002 [1961]: 211]) Les Damnés de la terre. Paris: La Découverte /Poche.

[6] Untuk uraian lebih lanjut mengenai sastra transnasional dalam versi ringkas dan sederhana lihat Jay, Paul. 2021. Transnational Literature: The Basic. Routledge.

[7] Lihat “Ceylon Writers Sign Joint Statements with Writers of Kenya & Indonesia” dalam The Call: Bulletin of Afro-Asian Writers’ Bureau. September 1964. Kolombo Hlm. 7. Perlu dicatat bahwa ketika gerakan pengarang Asia-Afrika terbelah antara kubu yang didukung Uni Soviet dan Beijing, buletin The Call bersama dengan Biro Pengarang Asia-Afrika pindah ke Beijing. Sedangkan Asosiasi Pengarang Asia-Afrika berdiri di Kairo Mesir menerbitkan majalah Lotus.

[8] Istilah yang digunakan oleh Gerard Genette  dalam bukunya Paratexts (1987) untuk menjelaskan teks-teks lain dalam sebuah buku, semisal blurb, sampul, kolofon, marginialia dll.

[9] Toer, Pramoedya A. 1962. “Sastera harus militan melawan imperialisme dan neo-kolonialisme: Singkatan pesan Ketua Panitia Nasional Pengarang A.A., Pramoedya Ananta Toer, kepada KSAA ke 2 di Kairo” Harian Rakjat,  17 Februari 1962.

[10]Comme le roman, l’histoire trie, simplifie, organise, fait tenir un siècle en une page.” ‘Seperti novel, sejarah memilah, menyederhanakan, mengatur, dan membungkus [fakta dalam] sebuah abad ke dalam satu halaman. Veyne, Paul. 1971. Comment on écrit l’histoire. Essai d’épistémologie. Paris: Seuil.

Baca di sini:

http://jurnalsejarah.org/index.php/js/article/view/62

Abstrak


Artikel ini bertujuan menjadikan musik sebagai sumber penulisan sejarah untuk melihat dinamika kekerasan antikomunis di Indonesia. Dengan mengandalkan sumber-sumber musik tertulis pada masa kekerasan, seperti partitur lagu, memoar, termasuk lagu yang telah direkonstruksi, artikel ini mencoba membangun serta menginterpretasikan kembali tanggapan internal para penyintas pada periode kekerasan. Dalam rangka menguraikan tanggapan tersebut, artikel ini terbagi dalam empat bagian. Keempat bagian yang selalu menyajikan lagu-lagu beserta kegiatan musik ini pertama-tama berfokus pada respons penyintas dalam konteks regional; kemudian mengkategorikan fungsi lagu yang dinyanyikan atau ditulis di penjara bagi komunitas penyintas; dan bagaimana keadaan mental penyintas terinternalisasi dalam nada-nada dalam lagu-lagu itu; Keempat, artikel ini juga meninjau pengaruh perubahan temporal serta geografis terhadap fungsi bermusik serta produksi lagu-lagu tersebut.Kata kunci:musik, lagu, kekerasan antikomunis


Abstract

This article examines the dynamics of anti-communist violence in Indonesia through music as a source of historical writing. By relying on written records of music during times of violence, such as music scores, memoirs, and reconstructed songs, this article attempts to build and reinterpret the internal responses of survivors during the period of violence. In four sections, this article expounds on these responses. Within each, this article constantly features songs and musical activities: first by discussing the survivors' responses within a regional context; after which categorizing the function of songs sung or written in prison for the survivors' community; and examining how the mental state of the survivors is internalized in the tunes of the songs; finally, this article also discusses the effect of temporal and geographical changes on the musical function and production of these songs.

How to Cite 

Nugraha, K. (2021). Bersenandung di Tengah Badai : Musik dalam Dinamika Kekerasan Antikomunis. Jurnal Sejarah, 4(2), 17–45. https://doi.org/10.26639/js.v4i2.62
 
 
https://3.bp.blogspot.com/-GK7Tx8JxNyU/UOjTOV3nlCI/AAAAAAAAAU8/8hN049j2tNM/s320/ahmad+suroto+kiri+di+pulau+buru.jpg
Ahmad Suroto bermain gitar di Pulau Buru.
 

 

Pada 12 April 1955 Mochtar Lubis menjemput tulisan Beb Vuyk untuk harian Indonesia Raya. Siang itu, ia kelihatan sangat tergesa. Tanpa sempat menjawab pertanyaan Beb Vuyk, ia bergegas ke bandara menjemput seorang kolega yang datang dari Prancis. Kabar kedatangan itu juga akan menjadi laporan dalam lembaran harian oposisi pemerintah miliknya itu.


Beb Vuyk paham betul betapa terkenal dan berpengaruhnya pria yang dijemput Mochtar Lubis. Lalu ia menghubungi Sutan Takdir Alisyahbana lewat telepon. “Undang dia ke Tugu pada akhir pekan, dan undang semua anggota studi klub untuk datang. Ini akan menarik,” balas Sutan Takdir. Pendiri majalah Pujangga Baru dan Konfrontasi itu melanjutkan, “Tanyakan ke dia, bisakah jika ia memberi ceramah tentang Sastra Negro Amerika?”


Sebuah agenda di puncak Bogor telah ditetapkan. Dalam artikelnya yang dimuat majalah berita mingguan Belanda Vrij Nederland pada edisi November 1960, Beb Vuyk menulis pertemuan itu diadakan sehari sebelum Konferensi Asia—Afrika, pada hari Minggu 17 April 1955. Akan tetapi, ia menceritakan jadwal yang salah. Pertemuan itu diadakan pada hari Minggu tanggal 1 Mei.


Tiga bulan setelah pertemuan di Tugu, pria yang mereka undang itu menulis catatan perjalanan yang juga menceritakan obrolannya dengan Mochtar Lubis. Catatan itu dimuat majalah Inggris Encounter edisi Agustus 1955. Beb Vuyk sengaja menulis artikel tadi sebagai serangan balasan catatan perjalanan ini. Narasi dalam catatan perjalanan itu mengaburkan citra Mochtar Lubis dan Sutan Takdir. Mochtar Lubis melayangkan protes yang dimuat di Encounter bulan Maret 1956. Tidak lama berselang, catatan perjalanan yang lebih panjang terbit menjadi sebuah buku.


Balas-membalas antara Beb Vuyk, Mochtar Lubis dan pria itu seolah menceritakan sebuah pertemuan yang serba kebetulan. Tapi, pertemuan itu telah diatur, mungkin beserta polemik murahannya juga. Mereka dipertemukan dalam agenda terselubung Kongres Kebebasan Kebudayaan (CCF) yang ditajai oleh mesin intelijen Amerika, CIA. Pria itu bernama Richard Wright.

Richard Wright dan Konferensi Asia—Afrika

Pada bulan Desember 1954 di Kota Paris, penulis kulit hitam terkenal Amerika Richard Wright iseng mengambil koran sore di dekatnya. Ia terhenyak mendapati berita soal rencana Konferensi Asia—Afrika. Kabar itu menarik minatnya, ia ingin menyaksikan secara langsung gerakan akbar masyarakat kulit bewarna di Bandung itu. KAA mewakili perasaannya sebagai bagian dari elan gerakan kulit hitam Amerika melawan rasisme. Keduanya memiliki suara senada, “penghapusan penjajahan di seluruh dunia.”


Richard Wright menunjukkan berita serta menyampaikan keinginannya itu ke istrinya. “Apa yang akan kamu lakukan di sana?” tanya Ellen Poplar. Ia menjawab dengan mantap, “Aku akan mencoba menulis laporan pertemuan ini, apa artinya—“ Istrinya menyela, “Untuk siapa?” Wright terlihat ragu, “Aku tidak tahu. Untuk seseorang … “


Cerita soal rencana itu tertulis dalam The Color Curtain: A Report on the Bandung Conference yang terbit tahun 1956, setahun setelah KAA. Akan tetapi, penaja di balik keberangkatannya ke Indonesia tidak diceritakan dalam catatan perjalanan ini. Secara diam-diam Richard Wright berkomunikasi lewat surat dengan Michael Josselson, agen CIA yang menginisiasi Kongres Kebebasan Kebudayaan (CCF) pada tahun 1950 di Berlin, Jerman untuk memerangi pengaruh komunisme di medan kebudayaan.



Richard Wright di teras villa Sutan Takdir bersama anggota Studi Klub Konfrontasi. Sumber: Beinecke Rare Book dan Manuscript Library, Yale University.

Richard Wright bersama anggota Studi Klub Konfrontasi, 1955. Dari kiri ke kanan: Richard Wright, Siti Nuraini, Fedja (putri Siti Nuraini dan Asrul Sani), dan Sitor Situmorang (hanya lengan). Fotografer tidak dikenal. Sumber: Beinecke Rare Book dan Manuscript Library, Yale University.

Dikutip dari buku Brian Rusell Roberts dan Keith Foulcher Indonesian Notebook: A Sourcebook on Richard Wright and the Bandung Conference (2016) surat direktur CCF, Michael Josselson yang bertitimangsa 23 Februari 1955 itu mengatakan, “Saya yakin Pak Lubis dengan senang hati akan memberi bantuan kepada Anda dan di sisi lain Anda akan mengetahui bahwa ia luwes, menarik, dan berwawasan luas. Saya telah menyarankan pada Pak Lubis, saat Anda berada di Jakarta, Anda mungkin ingin memberi ceramah di Klub PEN di sana.”


Pada puncak Perang Dingin, Michael Josselson menahkodai CCF dari tahun 1950 sampai 1967. Organ ini bertujuan mendorong daya tarik kaum intelektual Eropa Barat menjauh dari Marxisme dan Komunisme ke arah pandangan “cara Amerika”, tulis Frances Stonor Saunders dalam bukunya Who Paid The Piper? The CIA and the Cultural Cold War (1999).


CCF memiliki kantor di tiga puluh lima negara, menerbitkan dua puluh lebih majalah bergengsi, mengorganisasi konferensi internasional, serta memiliki perwakilan di mana-mana termasuk Indonesia. Kenyataan inilah yang menjembatani pertemuan Richard Wright dengan Mochtar Lubis, Sutan Takdir Alisyahbana dan intelektual Indonesia lainnya.


Catatan perjalanan berupa artikel yang ditulis Richard Wright bertajuk ”Indonesian Notebook” diterbitkan oleh majalah CCF berbasis di Inggris yang ditajai oleh CIA, Encounter edisi Agustus 1955. Artikel itu lalu dimuat di saluran CCF lainnya seperti majalah Der Monat di Jerman, Preuves di Prancis, dan majalah CCF berbahasa Spanyol Cuadernos. Di Indonesia, salah satu artikelnya pernah dimuat majalah Konfrontasi.


Richard Wright mengenakan kemeja batik di KAA, duduk bersama sesama reporter Afro-Amerika Ethel Payne. Dari Film “Konperensi Asia Afrika” (1955), diproduksi oleh Perusahaan Film Negara. Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia

Konfrontasi dan Terbitan CCF

Setelah penyerahan kedaulatan Republik Indonesia, Sutan Takdir beserta redaksi merasa majalah Pujangga Baru—yang menjadi kawah candradimuka polemik kebudayaan pada tahun 1930-an—tidak kontekstual dengan zaman. Mereka memutuskan menghentikannya dan menerbitkan majalah yang terbit dua bulan sekali, Konfrontasi.


Nomor perdana majalah Konfrontasi terbit pada bulan Agustus 1954. Majalah sastra dan politik kebudayaan ini bertujuan terlibat dalam pembangunan kebudayaan Indonesia modern. Redaktur majalah yang beralamat redaksi di Jalan Blitar no. 6, Jakarta ini antara lain, Sutan Takdir Alisyahbana, Hazil Tanzil, Beb Vuyk, dan Achdiat Karta Mihardja—rumah Mochtar Lubis waktu itu juga berada di Jalan Blitar, tapi saya tidak tahu apakah alamat redaksi Konfrontasi sama dengan alamatnya.


Konfrontasi juga menjadi lalu lintas kebudayaan dunia melalui penerjemahan esai dan karya sastra. Penelitian Keith Foulcher berjudul “Membawa Pulang Dunia; Lalu lintas budaya dalam Konfrontasi 1954—1960” menyebut majalah ini “mencerminkan rasa percaya diri para intelektual, seniman dan pengarang Indonesia untuk memasuki lingkaran kebudayaan internasional.” Ada sebuah lelucon menarik, jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ‘konfrontasi’ sepadan dengan ‘encounter’.


Jejak CCF yang ditajai secara diam-diam oleh CIA itu dapat ditelusuri dalam lembaran majalah ini. Pada Februari 1955 Sutan Takdir memberikan ceramah berjudul “Nilai Tradisi dan Nilai Modern dalam Kebudayaan Kita” dalam Kongres Kebebasan Kebudayaan (CCF) di Rangoon, Myanmar. Ceramah itu dimuat dalam Konfrontasi nomor 5 bulan Maret—April 1955. Dalam kongres ini, Mochtar Lubis juga hadir.


Selain menghadiri konferensi, keterkaitan Sutan Takdir dan CCF juga dapat dilihat dari penerbitan bukunya berjudul Indonesian in Modern World yang diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Ben Anderson. Buku ini diterbitkan oleh CCF, dicetak di New Delhi, India tahun 1961.


Dari kiri ke kanan Achdiat Karta Mihardja, Sutan Takdir Alisyahbana, Beb Vuyk, Mochtar Lubis, Siti Nuraini, Fari (anak dari Achdiat dan Tati Suprati Noor), dan Tati Suprati Noor. Foto ini diambil oleh Richard Wright. Sumber: Beinecke Rare Book dan Manuscript Library, Yale University.

Artikel ceramah Richard Wright “American Negro Writing” yang disampaikan di depan anggota Studi Klub Konfrontasi di villa Sutan Takdir, Tugu, Puncak Bogor pada tanggal 1 Mei 1955 dimuat dalam nomor 6 edisi Mei—Juni 1955. Selama di Indonesia Richard Wright memberi tiga kali ceramah. Pertama pada tanggal 14 April di rumah pribadi walikota kepada organisasi seni dan pegiat budaya. Kedua untuk Studi Klub Konfrontasi, dan terakhir pada tanggal 2 Mei di Balai Budaya untuk anggota PEN Klub dan Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional (BMKN). Seperti pesan Josselson, Richard Wright terhubung dengan anggota Klub PEN Indonesia.


Beb Vuyk sebagai sekretaris redaksi bertugas mengundang Richard Wright. Seperti yang ia ceritakan dalam artikelnya “Weekeinde met Richard Wright” (Akhir Pekan Bersama Richard Wright) yang terbit di majalah berita mingguan Belanda, Vrij Nederland edisi 19 tanggal 19 November dan edisi 8 tanggal 26 November 1960.


Setelah itu, Konfrontasi sering memuat terjemahan berbagai karya sastra dan esai yang berhubungan dengan CCF, semisal dari majalah Preuves dan ceramah dari konferensi CCF yang kontekstual. Keterlibatan majalah ini dalam Perang Dingin kebudayaan sangat kentara ketika menerbitkan artikel penulis Uni Soviet, Arkadii Gaev berjudul “Kesusastraan Sebagai Suatu Senjata Dalam Perang Dingin” yang terbit pada nomor senjakala Konfrontasi.


Wakil CCF di Indonesia

Sutan Takdir dan Mochtar Lubis juga tercatat sebagai “panitia sementara” CCF Asia Tenggara di Jakarta, tulis peneliti Australia David T. Hill dalam Jurnalisme dan Politik di Indonesia: Biografi kritis Mochtar Lubis (1922—2004) sebagai pemimpin redaksi dan pengarang (2011). Organ resmi CCF tidak dibentuk di Indonesia. Peserta dalam lingkaran longgar CCF Indonesia ini antara lain, Soedjatmoko, Wiratmo Soekito, P. K. Ojong, dan Rosihan Anwar. Nama-nama ini adalah anggota atau cenderung berpihak pada Partai Sosialis Indonesia.


Mantan redaksi Konfrontasi, Achdiat Karta Mihardja juga pernah berkorespondensi dengan pendiri Encounter. Pada tahun 1954 Achdiat pernah menyurati pendiri dan editor majalah CCF Encounter, Stephen Spender yang berencana pergi ke Australia. Ia menyarankan Stephen Spender untuk mampir ke Indonesia. Ketika Richard Wright datang ke Indonesia, ia menjabat sebagai ketua Klub PEN Indonesia yang menjadi tuan rumah penulis novel Native Son itu.


Mochtar Lubis, Sutan Takdir, Richard Wright, dan Achdiat berada di jaringan CCF. Dalam catatan perjalanan yang dimuat Encounter bertajuk “Indonesian Notebook” dan dalam buku The Color Curtain, Richard Wright menulis seolah ia baru saja mengetahui soal Mochtar Lubis dan intelektual Indonesia lainnya. Tapi fakta berbicara lain, direktur CCF Michael Josselson lah yang menghubungkan mereka.


Kartu Pers Richard Wright untuk KAA

Pemerintahan Sukarno dengan model pemerintahan Demokrasi Terpimpin menekan kebebasan ekspresi pengarang dan wartawan, puncaknya adalah pembredelan harian Indonesia Raya dan penggembosan Manifes Kebudayaan. PSI dituding berada di balik PRRI-Permesta oleh karenanya orang-orang yang beririsan dengan partai ini ditahan. Sutan Takdir menjadi eksil di Amerika dan Mochtar Lubis menjadi tahanan politik—bersamaan dengan ini, majalah Konfrontasi pun mandek.


Pada bulan November 1960, saat Mochtar Lubis menjadi tahanan rumah, ia dikunjungi oleh Frode Jakobsen, seorang anggota parlemen Denmark dan anggota CCF. Ia membawa naskah Senja di Jakarta yang ditulis Mochtar Lubis. Novel ini lalu diterjemahkan oleh jurnalis Amerika, Claire Holt menjadi Twilight in Jakarta. Terjemahan ini pada tahun 1963 diterbitkan penerbit Hutchinson di London dan oleh Vanguard di Amerika. Dengan ini, meminjam ungkapan David T. Hill, Mochtar Lubis menjadi pengarang Indonesia pertama yang berbicara ke dunia.


Penerbitan yang dibantu CCF itu cocok dengan kampanye CCF soal pengekangan kebebasan pengarang yang menimpanya. Ditambah waktu itu, pemerintahan Sukarno tengah kelimpungan menjalankan Demokrasi Terpimpin, dan Partai Komunis Indonesia sedang naik daun. Strategi ini, serupa dengan upaya CIA menyelundupkan novel Dr. Zhivago karya Boris Pasternak keluar dari Uni Soviet. Meski Twilight in Jakarta tidak sesukses itu.


Pasca Gestok yang menyingkirkan Sukarno dari kekuasaan, terjadi penahanan tanpa peradilan dan pembunuhan massal terhadap orang-orang dituduh sebagai bagian dari PKI. Musuh-musuh politik kebudayaan Mochtar Lubis di garis Lembaga Kebudayaan Rakyat yang dicap berafiliasi dengan PKI seketika dibungkam oleh Orde Baru. Para pengarang Manifes Kebudayaan yang sebelumnya ditekan muncul kembali ke permukaan.


Pada 24 Juni 1966 Mochtar Lubis menulis surat kepada direktur CCF Michael Josselson soal rencananya menerbitkan sebuah majalah yang mirip dengan Encounter. Majalah yang sedang didiskusikan bersama agen CIA itu adalah majalah sastra Horison. Dalam surat itu Mochtar Lubis berharap bahwa Horison dapat, “memiliki hubungan yang dekat dengan terbitan-terbitan CCF—membantu satu sama lain dengan materi editorial, dll.”


Jejak CCF dan Konfrontasi terlihat jelas dalam artikel-artikel yang dimuat. Jejak keterlibatan organ anti-komunis ini lebih kentara dalam majalah sastra Horison. Peneliti Giles Scott-Smith dari Leiden University dan Charlotte A. Lery dalam artikel pembukaan bunga rampai Campaigning Culture and the Global Cold War: The Journal of the Congress for Cultural Freedom (2017) juga menyebut Horison sebagai salah satu majalah yang ditajai oleh CCF. Horison juga memuat cerpen-cerpen yang menurut peneliti Wijaya Herlambang (2013), turut menormalisasi kekerasan terhadap orang-orang komunis.


Penghubung CCF dengan redaksi Horison adalah Ivan Kats. Namanya tercatat dalam Yayasan Indonesia bersama Mochtar Lubis, Goenawan Mohamad, Taufik Ismail dkk. Yayasan inilah yang menaungi penerbitan majalah Horison. Ivan Kats juga menjadi koordinator majalah-majalah CCF di Jepang, Australia, dll. Duet Mochtar Lubis dan Ivan Kats bersama yang lain juga mendirikan Yayasan Pustaka Obor Indonesia yang menerjemahkan karya sastra dunia.


Alasan Ivan Kats mendirikan Obor Inc. yang berkantor di New York, seperti yang ia tulis dalam artikelnya “The story of the Obor Foundation: Can an Indonesian experience be replicated?” yang terbit di jurnal Logos tahun 1991 itu kurang lebih senada dengan gambaran Richard Wright dalam “Indonesian Notebook”.


Richard Wright menggambarkan wajah Indonesia sungguh buruk. Ia meminjam karakter Mochtar Lubis untuk menyampaikan narasi tersebut. Perbincangan di dalam mobil dari Bandara, yang memotret keadaan sosial Jakarta berusaha memperlihatkan gambaran utuh Indonesia dari luar. Citra itu kurang lebih mengabarkan tentang buruknya pendidikan, kesehatan, tingkat literasi, dan segala hal yang menjadi stigma negara dunia ketiga.


Wajah Indonesia dalam Majalah CCF

Citra para intelektual Indonesia dalam artikel Richard Wright digambarkan sebagai orang-orang yang masih terjebak rasa rendah diri berkat sejarah penjajahan. Untuk menampilkan gambar itu, Richard Wright mengutip pernyataan rasis yang menyebut Jepang sebagai ‘monyet kuning’. Ia memang tidak langsung menyebut nama intelektual Indonesia itu, tapi dari ciri yang ia tulis, sosok yang dimaksud dapat diidentifikasi sebagai Sutan Takdir Alisyahbana.


Dalam The Color Curtain (1956) pribadi Sutan Takdir Alisyahbana yang ditulis sebagai Mr. X juga digambarkan masih terjebak rasa rendah diri jika berhadapan dengan orang kulit putih. Padahal, Sutan Takdir “lebih Barat daripada orang Barat”. Lebih jauh, secara tersirat Richard Wright mencoba mengatakan keadaan Indonesia yang bobrok itu akan menjadi lebih buruk jika jatuh dalam ideologi komunisme.


Seperti yang disebut di awal, Mochtar Lubis melayangkan protes terhadap artikel itu. Richard Wright menyarankan penulis novel Jalan Tak Ada Ujung ini untuk membaca catatan perjalanannya yang lebih panjang, yang akan terbit sebagai sebuah buku. Buku yang ia maksud adalah The Color Curtain (1956). Empat tahun setelah terbitnya buku itu Beb Vuyk menulis memoarnya bersama Richard Wright.


Sama seperti yang dilakukan oleh Wright, keterangan faktual catatan Beb Vuyk juga patut diragukan. Tujuan catatan ini adalah untuk memberi tinjauan dari sudut pandang yang lain mengenai informasi-informasi yang dipelintir oleh Richard Wright.


Cerita soal ‘monyet kuning’ itu menurut catatan Beb Vuyk keluar dari mulut Sitor Situmorang yang waktu itu bercerita tentang seorang kepala desa yang menyebut Jepang sebagai ‘monyet kuning’. Richard Wright pun luput memahami horornya pendudukan pemerintah fasis Jepang pada Perang Dunia II. Memoar Beb Vuyk itu juga dipenuhi anekdot lucu. Ia menceritakan bahwa Richard Wright memperkenalkan dirinya sebagai ‘Dick’. Panggilan yang berasosiasi dengan kelamin laki-laki ini juga merupakan karangan Beb Vuyk.


Richard Wright marah ketika M. De Sablonière, sahabat sekaligus penerjemah karyanya dalam bahasa Belanda, mengabarkan berita ini. Ia merasa tidak pernah mengucapkan itu. Kemarahan ini serupa emosi Mochtar Lubis yang juga merasa tidak pernah mengucapkan narasi yang ditulis Richard Wright.


Catatan perjalanan Rihard Wright yang dimuat dalam majalah-majalah CCF adalah pesanan. Meskipun keadaan Indonesia pada waktu itu mungkin memang buruk, tapi dramatisasi keadaan memang dibutuhkan untuk menarik simpati pembaca. Alasan-alasan itu dapat menjadi pembenaran infiltrasi CCF untuk masuk ke Indonesia, memberi bantuan, atas dasar kemanusiaan yang palsu.


Narasi kebobrokan Indonesia itu menjadi alasan dasar bantuan CCF pasca 1965. Narasi itu dapat dibaca dari tulisan Ivan Kats yang menceritakan soal Obor, “Pada 1967, Indonesia sangat bangkrut. Inflasi menyentuh angka 600%. Sebagian besar fungsi kehidupan nasional morat-marit.” Intinya negara bobrok ini harus ditolong.


Dari kiri ke kanan: tidak diketahui, Mochtar Lubis dan Ivan Kats. Sumber: Box 12, Series VI, Ivan Kats Papers, MS 2048, Manuscripts and Archives, Yale University Library

Sebelum pembersihan komunis, ia mengirim buku-buku kepada para tahanan politik oposisi pemerintah di penjara Madiun, Jawa Timur. Lalu, CCF mengirim buku kepada 100 penerima manfaat yang berada di penjara atau pun yang masih bebas. Goenawan Mohamad adalah orang yang membantu Ivan Kats menyusun daftar orang-orang penerima majalah CCF seperti Encounter dan China Quarterly, tulis peneliti Janet Steele dalam Wars Within: The Story of Tempo, an Independent Magazine in Soeharto’s Indonesia (2014).


Segala fakta yang berlawanan dari balas-membalas Beb Vuyk dan Richard Wright serupa seperti gagasan Melvin J. Lasky redaktur majalah CCF Der Monat di Jerman, “Daya tarik artikel-artikel kontroversial atau artikel-artikel yang membuat kontroversi yang mengundang diskusi dan serangan balik.”


Kenyataan yang saling berlawanan ini mengingatkan saya dengan “pleidoi” Goenawan Mohamad terhadap artikel Martin Suryajaya di Indoprogress: serba kebetulan. Kenyataan Ivan Kats sebagai salah satu orang CCF yang tahu aliran dana CIA bisa disangkal, selama masih belum ada penelitian mendalam tentangnya. Tapi, fakta ia sebagai gurita perbukuan tidak dapat ditampik.


Pertanyaannya, mengapa Ivan Kats baru terang-terangan masuk ke lingkaran intelektual Indonesia setelah 1965? Saya dapat membayangkan jawabannya serupa, karena kondisi politik pada masa pemerintahan Sukarno tidak stabil. Lantas, apakah setelah pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI dan kudeta merangkak terhadap Sukarno yang didukung oleh CIA membuat kondisi politik Indonesia menjadi stabil?


Saya jauh lebih muda dari Martin Suryajaya, pemahaman saya soal sejarah pada masa itu, seperti kata Goenawan Mohamad, mungkin terdistorsi. Tapi singkapan pembacaan saya soal jejak CCF di Indonesia sebelum 1965, khususnya balas-membalas Richard Wright dan Beb Vuyk itu membuat saya ragu dengan cerita Goenawan Mohamad. Sama seperti ingatan Beb Vuyk dan Richard Wright, bisa jadi tulisan Goenawan Mohamad berdasarkan ingatannya itu sekadar bualan belaka.

Alkisah, kabar tentang pesona Galuh Candra Kirana menyebrang sampai jauh. Berita itu membuat raja Malaka yang keenam Sultan Mansyur Syah, yang pertama kali menguasai penuh Malaka, rela terombang-ambing berhari-hari di laut untuk menjemputnya.

Syahdan hubungan antara Kerajaan Majapahit dan Kesultanan Malaka terjalin. Pernikahan agung itu dikisahkan oleh pujangga Melayu, Abdullah Bin Abdul Kadir Munsyi dalam Hikayat Abdullah (1849). Namun sayang, seperti yang dicatat oleh Raffles (1817), anak dari perkawinan itu, Raden Galang tewas dalam kecelakaan yang dipicu amok.

Amok berdasar mitologi Melayu merupakan ledakan amarah yang terjadi secara tidak sengaja yang disebabkan oleh “hantu belian” atau roh harimau jahat yang merasuki tubuh seseorang. Singkatnya, ia serupa fenomena kesurupan yang memaksa tubuh untuk melakukan kekerasan tanpa sadar. Kepercayaan spiritual membuat perbuatan ini sempat ditolerir dalam kehidupan bangsa Melayu. Amok juga sah dilakukan di Jawa sebelum kedatangan Aji Saka.

Beratus tahun sejak tewasnya Galang, kata amok mengalami perluasan makna, bukan sekadar peristiwa kesurupan. Ia juga dipakai sebagai tanda untuk memulai pemberontakan atau sebagai pilihan bertahan paling akhir dalam peperangan. Sebuah penelitian juga memasukkan amok sebagai kategori gangguan kejiwaan.

Orang yang mengamuk tanpa sebab disebut gila. Asal-usul kegilaan itu dapat dilihat dari kognat atau kekerabatan kata ‘gila’ dari Semenanjung Malaka. Setelah menyebrang selat Sunda ia berubah menjadi ‘gelo’, semakin ke Timur menjadi ‘gendeng’ dan predikat ‘orang gila’, ‘jelma gelo’, atau ‘wong gendeng’ disematkan pada mereka yang mengamuk tanpa sebab.

Kekerasan yang merenggut darah daging Galuh Candra Kirana itu merupakan sepenggal fragmen awal dari rentangan panjang kisah amok sebagai gangguan jiwa di Nusantara.

Amok Sebagai Budaya Melayu

Nyoman meraih moncong senapan Snaphaunce. Secepat kilat ia mengayunkannya ke leher orang yang membuatnya marah. Ia menyalakan sinyal amok. Keributan menyebar. Ia memantik kawan-kawannya yang lain untuk memanfaatkan kesempatan untuk membebaaskan diri dari status budak belian.

Pemberontakan itu pecah di atas kapal VOC, Mercuur yang berada di lepas laut Batavia, dekat Pulau Edam pada pagi hari 6 September 1782. Pemberontakan serta pembajakan kapal yang dilakukan tujuh puluh sembilan budak Bali itu mengirim sinyal menakutkan pada para pemimpin perusahaan, tulis peneliti Belanda Matthias van Rosum dalam artikelnya, ‘‘Amok!’’: Mutinies and Slaves on Dutch East” (2013).

Amok juga menjadi strategi dalam perang. Thomas Stamford Raffles, letnan-gubernur Inggris di Jawa dalam magnum opusnya, The History of Java (1817) menulis amok adalah strategi bertahan paling akhir dalam pertempuran yang menjumpai kekalahan tak terelakkan.

Jauh sebelum itu, amok tidak bermakna politis, tapi cenderung sebagai pelampiasan. Abstrak hukum yang berlaku di Jawa sebelum kedatangan Aji Saka yang dikumpulkan oleh Jacob Albert van Moddlekoop, seorang pegawai VOC yang tiba di Jawa pada 1793, mengatakan bahwa amok boleh dilakukan asal seseorang yang mengamuk itu bersedia membayar denda pada setiap nyawa yang gugur. Dua setengah tahil, sekitar tujuh puluh lima setengah gram emas untuk mengganti nyawa pria dan tiga setengah tahil untuk wanita yang terbunuh.

Keterangan lain diceritakan oleh seorang penjelajah atau kartografer Inggris James Cook pada 1770 yang mengamati suku Melayu. Ia menggambarkan orang-orang yang terkena amok melakukan kekerasan tanpa sebab yang jelas, mereka membunuh dan melukai secara membabi buta.

Tidak lama setelah Kapten Cook, pada 1849 peneliti antropolog dan psikiatri mengamati suku primitif di Filipina, Laos, Papua Nugini dan Puerto Rico. Mereka yakin bahwa faktor-faktor budaya yang unik menyebabkan amok. Studi kasus penelitian etnopsikiatri itu membuat amok masuk sebagai kondisi kejiwaan.

Amok Sebagai Gangguan Jiwa

Amok masuk dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-IV) yang disusun oleh American Psychiatric Association sebagai salah satu jenis gangguan jiwa langka dan eksotis. Ia masuk dalam kategori cultural-bound syndrome (sindrom budaya terikat).

Sindrom budaya terikat adalah kombinasi gejala psikiatris dan somatis yang dikenali dalam masyarakat atau budaya tertentu. Berbeda dengan gangguan jiwa lain seperti skizofrenia atau bipolar, penyakit ini konon tidak memberi perubahan biokimia dan perubahan struktural fungsi organ tubuh.

Dalam sebuah jurnal medis dan psikiatri, psikiater dari Los Angeles Manuel L. Saint Martin (1999), membagi motif amok menjadi dua. Pertama, amok yang disebabkan oleh depresi atau sedih karena kehilangan. Kategori inilah yang lumrah terjadi secara umum. Kategori kedua, yang jarang terjadi, berhubungan dengan kemarahan, perasaan dihina atau dendam.

Jika mengacu pada laporan awal kasus amok, dapat dikatakan bahwa amok bukanlah kondisi kejiwaan melainkan perilaku kekerasan yang diakibatkan oleh gangguan mood atau bipolar, psikotik, gangguan kepribadian, skizofrenia, dlsb. Amok tidak dapat lagi dianggap sebagai gangguan yang unik. Sebab, faktor budaya bukan patogenesis amok.

Dalam artikel yang terbit di Issue in Mental Health Nursing (2012), peneliti UCLA Jacquelyn H. Flaskerud menyarankan agar amok tidak lagi dianggap sebagai sebuah sindrom yang berkaitan dengan budaya kuno. Perilaku ini menurutnya akan lebih tepat jika dilihat sebagai bentuk ekstrem perilaku kekerasan akibat dari gangguan jiwa, patologi kepribadian, dan tekanan psikososial.

Kedua tinjauan amok tersebut merupakan kritik terhadap etnopsikiatri yang berusaha menjelaskan keterkaitan kesehatan jiwa dan perubahan kebudayaan dari masyarakat yang beragam. Usaha etnopsikiatri itu sebenarnya mirip seperti penjelasan mengenai efek perubahan lingkungan perkotaan yang menyebabkan kegilaan masyarakat Eropa modern.

Akan tetapi, pendapat etnosentris itu cenderung terjebak dalam kacamata kolonial Barat yang menyederhanakan kehidupan masyarakat tanah koloni. Serba aneh, ganjil, dan eksotis.

Rumah Sakit Jiwa di Hindia Belanda

Rumah Sakit Jiwa Lawang


Theunissen di depan pintu Rumah Sakit Jiwa Lawang. Sumber: Artikel Hans Pola (20012) The Psychiatrist as Administrator: The Career of W. F. Theunissen in the Dutch East Indies

Kehadiran institusi rumah sakit jiwa di Hindia—Belanda pada pertengahan abad 19 mengubah pandangan terhadap amok. Perilaku aneh yang sebelumnya dianggap berkaitan dengan setan itu mendapat perlakukan psikiatris dan ditangani secara medis.

Orang-orang Eropa jadi prioritas dalam penanganan gangguan jiwa di rumah sakit kolonial Hindia—Belanda. Sedangkan pengadilan dan penjara adalah pintu masuk bagi pribumi untuk mendapat perawatan. Orang pribumi biasanya mengamuk akibat kelelahan karena dipaksa bekerja.

Berbeda dengan orang Eropa yang dirawat secara layak, pribumi ditempatkan di bangsal dari bambu, tulis peneliti Hans Pols dalam “The Career of W. F. Theunissen in the Dutch East Indies” yang terbit di jurnal Health and History (2012).

Peningkatan jumlah pribumi yang mengalami gangguan jiwa karena bersentuhan dengan peradaban Eropa, seperti yang diungkapkan Hans Pols (2012), telah diprediksi oleh psikiater Belanda, W. F. Theunissen. Serangkaian kecelakaan-kecelakaan akibat gangguan jiwa (amok) pada abad ke-20 dapat dilihat pada lembaran arsip koran-koran berbahasa Belanda.

Amok di Hindia Belanda Pada Abad ke-20

Pada Kamis, 24 Agustus 1911 di Solo, seorang Arab mengamuk. Ia dapat dikendalikan setelah seorang Eropa memukulnya dengan palang pintu yang membuatnya tewas seketika. Kecelakaan itu diwartakan koran De Locomotief.

Koran Bandung, De Express pada Jumat 14 Juni 1912 memberitakan, seorang kopral Ambon Kuthu dan seorang wanita pribumi terbunuh di Kota Raja dalam sebuah amok.

Sebuah berita berjudul “Amok di Kota Malang: Dua Mati, Seorang Eropa Terluka” yang dimuat dalam koran Het Nieuws Van Den Dag hari Selasa, 12 Februari 1935 menyiarkan seorang pribumi yang mengamuk dan membuat dua orang pribumi serta seorang Eropa terluka.

Pada sore yang naas di hari pertama bulan puasa, seorang bocah tionghoa dibacok sampai tewas dan dua kepala kampung terluka parah di sebuah desa dekat Bireun, Aceh. Bocah tionghoa itu tewas di tangan seorang yang mengamuk bersenjatakan kapak. Rumor mengatakan, di samping bocah yang terbunuh ada empat orang lagi yang terluka termasuk seorang polisi. Kemalangan ini diberitakan Soematra Post pada Rabu, 17 November 1935.

Seorang komandan polisi perkebunan (cultuur politie) Belanda, Hoogeveen tangannya terluka saat berusaha mencegah kecelakaan amok. Kejadian yang dilaporkan Bataviaasch Nieuwsblad hari Selasa, 12 Mei 1936 itu terjadi di desa Baki dekat Kartasura.

Lima kecelakaan akibat amok itu adalah sebagian kecil dari sekian banyak laporan pada awal abad ke-20. Dulu, pada masa Jawa kuno, orang yang mengamuk biasanya terbunuh dalam upaya penghentian. Tapi, pada awal abad 20, mereka yang masih hidup ketika berhasil dilumpuhkan, dimasukkan ke rumah sakit jiwa.

Wacana soal amok juga pernah dimanfaatkan dunia Barat dengan picik untuk menjelaskan sebab pembantaian massal 1965—1966 yang seharusnya dipandang sebagai bencana sosial-politik. Dengan begitu, amok mengalami perluasan makna yang brutal berkat imajinasi kolonial.

Amok Sebagai Pembenaran Pembunuhan Massal

Pada 1965—1966 Indonesia banjir darah. Sarwo Edhie bersama Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) atas perintah Suharto menghancurkan Gerakan 30 S dan PKI sampai ke akar-akarnya.

Selanjutnya, para milisi sipil yang didukung oleh Angkatan Darat menjagal orang-orang yang dicap sebagai komunis. Jumlah korbannya mencapai lebih dari lima ratus ribu jiwa—Sarwo Edhie dengan bangga menyebut angka tingga juta kepala. Dalam waktu singkat, Indonesia mencatat salah satu sejarah pembunuhan massal terbesar di dunia pada abad ke-20.

Negara liberal Barat yang emoh melihat komunis semakin menyebar di seluruh dunia bersorak-sorai atas pembunuhan massal itu. Nalar yang diunggulkan negara Barat serejang masuk ke tong sampah ketika mereka menganggap tindakan keji tanpa peradilan itu dilatarbelakangi oleh budaya amok orang Indonesia.

Pembunuhan massal ’65 secara sederhana terjadi karena “budaya amok” dalam skala yang besar. Begitulah argumen banal beberapa berita yang dimuat media Barat. Penjelasan serupa ini digemari pejabat Indonesia dan sekutu mereka, serta muncul banyak dalam narasi populer, menurut singkapan sejarawan Geoffrey Robinson dalam Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965—1966.

Dikutip dari buku Robinson (2018), sebuah berita dari New York Times pada April 1966, mewartakan, “Orang Indonesia itu lembut dan secara naluriah ramah, tetapi ada ciri Melayu aneh yang tersembunyi di balik senyum mereka, rasa haus darah yang terpendam dan penuh kegilaan. Hal ini telah memberi salah satu dari sedikit kata bahasa Melayu: ‘amok’. Kali ini, seluruh bangsa ini mengamuk.” Narasi serupa juga diberitakan oleh harian Prancis, Le Figaro.

Wacana seperti itu secara politis mengaburkan jejak keterlibatan negara, khususnya Angkatan Darat dalam menyiapkan serta memobilisasi massa. Pembunuhan massal terjadi secara sistematis dan mendapat dukungan penuh dari Angkatan Darat, seperti yang ditulis peneliti Australia Jess Melvin dalam The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (2018). Melvin juga mengungkapkan bahwa amok adalah kiasan rasis era kolonial.

Mereka yang terlibat dalam penjagalan bukan orang-orang yang dikendalikan setan, tapi orang-orang yang telah disiapkan. Amok bukan budaya yang melatarbelakangi pembunuhan massal atau yang merenggut nyawa anak Galuh Candra Kirana. Ia adalah gangguan jiwa yang sejak lama dimitoskan karena kepercayaan spiritual serta dilekatkan sebagai kegilaan masyarakat Nusantara oleh media Barat yang rasis.

Mendukung narasi bahwa pembunuhan massal 1965—1966 dilatarbelakangi amok berarti membenarkan mitos kegilaan masyarakat Indonesia yang haus darah. Tentu para penjagal itu tidak menderita skizofrenia, tapi termakan provokasi busuk jenderal-jenderal gila.






Dimuat di Jurnal Ruang

Jalan bebas hambatan menuju Bandara Sacramento lengang sore itu, di dalam taksi Geoffrey B. Robinson bertanya, “Jadi, bagaimana pengalaman Anda di Amerika?”

Perlu waktu sejenak untuk merangkum perjalanan yang sebentar tapi kaya pengetahuan baru itu. Saya hanya berkata, “Saya tak menyangka, betapa jauh ketertinggalan kasus pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia dibanding dengan yang lain, serta betapa sedikitnya peneliti Indonesia yang mengkaji perihal ini jika dibandingkan kasus-kasus lain, semisal Holocaust, Genosida Armenia, ataupun Genosida Rwanda,” lalu saya menghitung para peneliti itu dengan kedua telapak tangan bersama Robinson. Hitungan dengan kedua telapak tangan saya saja masih cukup.

Beberapa jam sebelumnya, Robinson dan saya masih berada di Ruang Red Wood University of Union, California State University Sacramento, California (CSUS).

Satu panel di hari ketiga konferensi itu disediakan penuh untuknya. Saya berada di barisan duduk terdepan agar dapat mendengarkan presentasi kali ini dengan saksama. Kehadiran saya di acara ini dapat dikatakan terjadi berkat artikel yang merupakan versi panjang dari tulisan yang pernah dimuat di Ruang mengenai sejarah lagu “Podho Nginang” yang memiliki keterkaitan ingatan dengan saya.
Robinson adalah profesor departemen sejarah University California Los Angeles (UCLA). Ia telah menerbitkan beberapa buku, The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali, “If You Leave Us Here We Will Die”: How the genocide stopped in East Timor, dan yang paling mutakhir adalah The Killing Season: A History of the Indonesian Massacres 1965-66. Ia pernah mengampu peran sebagai kepala riset untuk Amnesty International selama enam tahun sejak 1997. Salah satu pengalaman jenakanya saat bertugas adalah ketika ia bertemu Mochtar Kusumaatmadja saat Mochtar bukan lagi menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Mochtar menyebut kepada Robinson bahwa kepala Riset perihal Indonesia untuk Amnesty International memegang kartu anggota Partai Komunis Indonesia. Mochtar tidak tahu bahwa Robinson adalah kepala riset yang ia maksudkan.[1]

Pengalaman Robinson itu bukan tanpa sebab. Tuduhan tunggangan komunisme yang dialamatkan kepada Amnesty International oleh rezim Orde Baru disebabkan oleh aksi lembaga ini yang mengkampanyekan secara besar-besaran pembebasan tahanan Kamp Pulau Buru. Akibatnya, mereka dituduh ditunggangi komunis. Tidak hanya Robinson dan Amnesty International yang menerima peluru bahaya laten komunisme Orde Baru, cap itu juga ditembakkan kepada para pengkritik rezim Suharto.

Permasalahan Bahaya Laten Komunisme atau kebangkitan komunisme menjadi senjata politik sampai saat ini. Bagaimana hal ini dapat dijelaskan dan mengapa hantu tersebut selalu dipanggil dari kuburnya setiap panggung politik nasional mulai disorot—terutama tiap menjelang pemilihan umum?
Persoalan pelabelan sembarangan serta isu kebangkitan komunisme itu setidaknya mengakar sejak pembunuhan massal 1965-1966 kepada mereka yang dituduh terlibat dalam Gerakan 30 September dan mereka yang berafiliasi dengan PKI.

Mengubah Narasi Sejarah yang Berseragam

Musim Menjagal mendedahkan tirai abu-abu salah satu genosida terbesar dalam abad ke-20 yang menimpa lebih dari lima ratus ribu orang Indonesia yang tidak pernah dibuktikan bersalah di pengadilan. Karya mutakhir Robinson ini diberi pengantar oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Agus Widjojo. Agus Widjojo menunjukkan bagaimana sikap salah satu pemangku kepentingan dalam upaya rekonsiliasi. Secara langsung atau tidak, tentu ia membaca bahwa institusinya di masa lalu berperan dalam pembunuhan massal mulai dengan mempersenjatai sipil, memfasilitasi kendaraan, menyediakan tempat penahanan, serta memberi daftar sasaran.

Dalam pengantarnya, ia membela narasi resmi dengan mengatakan, “Tidak ada satu pihak pun yang dapat menyatakan hanya dirinya yang menjadi korban dari peristiwa kekerasan dan menunjuk pihak yang berlawanan sebagai pihak yang melakukan tindak kekerasan.” Sederhananya, pembuktian terhadap peran penting Angkatan Darat dalam melakukan kekerasan tidak bisa ditunjuk. Sementara, model pembunuhan massal di Indonesia yang sistematis, terkoordinasi, cepat dan meluas itu mustahil bisa dilakukan tanpa peranan Angkatan Darat.

Seperti yang disinggung di atas, narasi aksi spontan atas kemarahan masyarakat terhadap PKI, ketegangan agama, budaya dan sosial dan ekonomi selalu digemari oleh kekuasaan yang berusaha membenarkan pembunuhan massal. Akan tetapi, ketegangan itu dimanfaatkan oleh Angkatan Darat setiap daerah untuk membakar dan memobilisasi ketegangan tersebut dalam rangka kampanye penghancuran gerakan kiri. Variasi waktu dan tempat pembunuhan massal terangkum pula dalam buku ini, menunjukkan keterlibatan sentral angkatan bersenjata ini dalam memobilisasi massa.
Selanjutnya, isi pengantar yang menarik justru datang dari penulisnya sendiri, Robinson menggarisbawahi serta menegaskan bahwa ia tidak cukup naif. Ia nyatakan bahwa mungkin saja bukunya akan mengubah arah sejarah atau bahkan sedikit membelokkannya.[2]

Narasi awal buku ini membentangkan sejarah kolonisasi Indonesia oleh Belanda dan Jepang hingga Agresi Militer Belanda pasca-Proklamasi Kemerdekaan.

Bentangan beberapa kejadian penting dalam sejarah republik itu memberikan konteks—dan pada pembahasan mengenai lintasan sejarah selanjutnya menjelaskan prakondisi yang melatarbelakangi bahasa kekerasan dalam peristiwa penjagalan massal 1965. Pokok penting dalam periode itu adalah faksional dan friksi dalam tubuh Angkatan Darat.

Hal ini nantinya membuat tiga kekuatan besar menjadi pemain kunci dalam peristiwa ini, yaitu Sukarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Kita akan menjumpai narasi detail pembunuhan massal diurai secara rinci berdasarkan narasi-narasi yang dihimpun dari wawancara ataupun memoar, yang menarik dalam uraian ini adalah model cara pembunuhan massal, pelaku yang terlibat, serta motif di baliknya.

Pokok penting dari rincian buku ini adalah pengujian kembali klaim-klaim di balik pembunuhan massal yang didukung oleh narasi resmi atau paling disukai rezim. Semisal Budaya Amuk sebagai latar legitimasi pembunuhan massal,[3] serta uraian beberapa temuan fakta dari arsip rahasia yang telah dideklasifikasi, yakni catatan Departemen Luar Negeri Inggris dalam laporan Desember 1965 terkait Indonesia, yang memberi konteks ketegangan politik internasional Perang Dingin—dan menjadi dasar atas dugaan keterlibatan asing dalam peristiwa ini. Hal pertama tadi hampir dilakukan dalam semua fakta mengenai pembunuhan massal 1965 seperti peninjauan ulang interpretasi John Roosa, dan yang kedua adalah untuk memberi gambaran lebih luas mengenai latar belakang politik internasional.

Kajian soal dalang pembunuhan massal pada teks-teks resmi pemerintah menekankan dan membesar-besarkan kondisi sosial dan budaya lokal sebagai penyebab penjagalan, sementara mengecilkan peran Angkatan Darat dalam menggerakkan dan mengorganisir kekerasan.

Retorika perang dan pengkondisian situasi gawat disengaja untuk menghadirkan kecemasan di lapangan. Tujuannya satu, seperti yang juga dikatakan oleh Soeharto pada 1 Oktober dalam siaran radio RRI, yakni memberantas gerakan kiri di Indonesia sampai ke akar-akarnya.

Bertahun setelahnya saat aktivis HAM transnasional mengungkit kembali perihal keberadaan kamp konsentrasi di Pulau Buru yang menampung para tahanan politik, Suharto mengulangi retorika tersebut sebagai pembelaannya [4]

Dua hal yang dirinci oleh Robinson mengenai peran Angkatan Darat dan polarisasi politik internasional dalam masa Perang Dingin adalah alasan bahwa perubahan 1965-1966 sulit datang dari dalam. Warisan repertoar kekerasan yang dibangun Orde Baru semakin menegaskan hal itu, ditambah peranan Amerika dan negara Barat lainnya dalam membungkam upaya-upaya pengungkapan peristiwa pembunuhan massal ‘65. Tekanan yang datang dari Amerika pada masa Presiden Carter terhadap Kamp Pulau Buru pun diterima oleh pemerintah kita lantaran kondisi negara waktu itu yang membutuhkan pinjaman modal asing.

Menariknya, para periode sebelum, selama, dan sesudah pembantaian massal, Amerika memberikan bantuan ekonomi dan politik sehingga negara ini terlihat terlibat dalam kepentingan politik untuk menghancurkan gerakan kiri. Pada kenyataannya, Duta Besar AS untuk Indonesia pada saat itu tampak ragu atas motif PKI untuk merebut kekuasaan seperti yang dipropagandakan narasi resmi, tapi ia memilih diam. Setelahnya, AS menekan Indonesia atas Kamp Pulau Buru karena kemunculan kesadaran gerakan HAM Internasional.

Masalah terakhir yang membuat pembunuhan massal 1965-1966 menjadi ironi adalah dampaknya terhadap pengakuan sejarah oleh masyarakat Indonesia sendiri yang mengecilkan atau bahkan menihilkan peranan gerakan kiri dalam modernisasi atau kebangkitan nasional Indonesia sejak awal abad ke-20. Penghargaan terhadap masa lalu, pembungkaman terhadap cara berpikir kritis, adalah dampak yang paling berat bagi Indonesia.

Masalah yang cukup fundamental tersebut dikarenakan satu peristiwa yang cukup rumit: penghancuran gerakan kiri pasca-65.

Mendefinisikan Pembunuhan Massal 65

Setelah uraian cukup panjang, dan waktu sudah memasuki tanya jawab, satu pertanyaan sederhana ditujukan kepada Robinson, “Mengapa Anda menamai ini sebagai pembunuhan massal dan bukan sebagai genosida?”

Sebelum ini, genosida bagi saya masih abu-abu, tidak begitu definitif, kecuali yang saya dengar dari lagu Gun N’ Roses, “Civil War”. Belakangan, saya tahu bahwa istilah itu ditemukan oleh Raphael Lemkin, seorang pengacara Yahudi dan penyintas Holocaust Hitler dan selanjutnya istilah itu menjadi populer setelah Konvensi Genosida 1948. Dalam menjawab pertanyaan ini, Robinson membalas bahwa ia memang ingin berfokus pada pembunuhan massal secara umum dan menambahkan bahwa penggolongan peristiwa pembunuhan massal 1965-1966 di Indonesia sebagai genosida dapat dijejak lewat kajian Robert Cribb[5], atau lewat terbitan buku terbaru oleh Katharine McGregor dan Jess Melvin[6]. Dalam kasus 1965-1966, kita bisa menamainya politisida[7] karena klasifikasi kasus ini terbilang rumit jika dipaksakan mengacu pada definisi genosida dalam Konvensi Genosida 1948 yang tidak menyebut pemusnahan suatu kelompok dengan pandangan politik tertentu. Namun terlepas dari itu, genosida tentu adalah tindakan politis.

Pembunuhan massal 1965-1966 bagi orang-orang yang duduk di ruang ini adalah narasi yang asing dan jarang terdengar. Berbeda dengan Holocaust atau pun genosida Armenia. Kasus di Indonesia adalah salah satu kasus pembunuhan massal paling buruk di abad kedua puluh, tetapi dunia Internasional tidak tahu.
Mengapa?

Mengatasi Beban Sejarah Genosida 65 dengan Bersuara

Sukarno yang menolak memihak blok barat dalam Perang Dingin adalah salah satu alasan terkuat intervensi asing, selain pengesahan Undang-undang Pokok Agraria yang kemudian dibarengi Aksi Sepihak dan berbagai bentrokan. Operasi Rolling Thunder di Vietnam, Perang Semenanjung Korea, Konfrontasi Malaysia, Perang Teluk Babi adalah lanjutan dari babak baru setelah Perang Dingin.
Tidak berlebihan jika Robinson menamai masa ini sebagai musim menjagal, suatu musim kelima dunia yang disebabkan oleh Perang Dingin. Saya teringat salah satu cerpen Iksaka Banu dalam Ratu Sekop, bahwa mungkin kelak dunia akan menamai abad ke-20 sebagai Abad Genosida.

Dalam perjalanan pulang ke Indonesia, saya masih membayangkan bagaimana nasib kejelasan korban kekerasan massal Indonesia di masa depan? Sikap penolakan untuk mengakui bahwa negara telah terlibat dalam pembunuhan ratusan ribu orang dan merampas hak-hak jutaan lainnya yang tidak pernah dibuktikan bersalah membuat jalan pencarian kebenaran terhadap kasus ini berhadapan dengan jalan buntu. Dalam waktu dekat, dengan polarisasi politik yang masih menggunakan narasi lama soal bahaya laten komunisme dan impunitas hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM, hal yang paling memungkinkan adalah untuk terus bersuara tanpa kenal kata menyerah. Walaupun upaya pencarian titik terang itu selalu dihalangi dengan retorika lama, “membuka luka masa lalu” tapi tidak ada yang salah untuk selalu berjuang.

Langit Sacramento hari ini cerah, ada pertanyaan lain yang dilempar Robinson sebelum kami berpisah, “Jadi, kenapa kamu tertarik untuk mencari tahu soal genosida ’65?”

Kali ini saya tidak butuh waktu lama untuk menjawab, “Seperti Anda juga, sejak mengetahui fakta pembunuhan massal itu dalam sejarah Indonesia, saya muak dan marah. Beban ini mau tak mau menjadi beban generasi saya dan seterusnya. Kami tidak akan bisa beranjak ke masa depan jika masa lalu yang kelam ini belum beres.” Mendengar hal itu Robinson menampakkan wajah simpati.

Di udara California, saya mengingat barisan pelanggaran HAM yang masih belum selesai. Di telinga saya, terputar lagu “Semboyan” besutan Tigapagi. Perlahan-lahan, petikan gitar memudar dan mulai terdengar lirik dinyanyikan, “Wajah yang hilang berkisar di angka 500 ribu jiwa // Perkaranya pun praduga, gugurkan tujuh sekawan // Kabar ditebar terpapar membakar kesumat seluruh rumah // Hingga mulai bernyali langkahi peran Ilahi.”

Kepustakaan
Cribb, Robert. 2001. “Genocide in Indonesia, 1965-1966” dalam Journal of Genocide Research 3, no. 2
McGregor, Katharine; Jess Melvin; Annie Pohlman. 2018. The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies. Palgrave Macmillan.
Melvin, Jess. 2018. Army and The Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. London: Routledge.
Robinson, Geoffrey. 2018. Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966. Depok: Komunitas Bambu


[1] Geoffrey Robinson. Musim Menjagal: Sejarah Pembunuhan Massal di Indonesia 1965-1966. Depok: Komunitas Bambu. hlm. 342.
[2] Ibid., hlm. xvi
[3] Ibid. hlm. 183
[4] Ibid., hlm. 315
[5] Baca Robert Cribb. 2001. “Genocide in Indonesia, 1965-1966” dalam Journal of Genocide Research 3, no. 2
[6] Baca Katharine McGregor, Jess Melvin, Annie Pohlman. 2018. The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies. New York: Palgrave Macmillan.
[7] Jess Melvin. 2018. Army and The Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder. London: Routledge. hlm. 40


x