Menelusuri Jejak Podho Nginang




Saya terperanjat, sebab lagu yang saya nyanyikan bertahun-tahun lalu baru menyingkap rahasianya. Empat tahun sudah lewat sejak saya pertama berkenalan dengan lagu Podho Nginang, dan kali ini ia kembali mengganggu tidur saya.

Kotak arsip saya bongkar, partitur aransemen saya baca ulang. Lirik lagu tersebut makin menguatkan dugaan saya. Jelas, lagu itu tak ditulis pada masa penjajahan atau sebelumnya, melainkan pada masa “revolusi yang belum usai”.

Di ujung telepon, Yanu Kristiono tertawa kencang. Guru musik saya semasa SMA itu membenarkan dugaan saya. Ia juga sempat mendengar bahwa lagu yang ia temukan secara tidak sengaja itu memang dianggap sepaket dengan Genjer-Genjer – karya komponis Muhammad Arief yang ditulis pada masa pendudukan Jepang dan dibredel karena dianggap lekat dengan citra Partai Komunis Indonesia (PKI).

Guru saya tidak sengaja berkenalan dengan Podho Nginang. Suatu ketika, beliau berpapasan dengan seorang tunawisma yang menyanyikan lagu tersebut dengan sengau sambil menyusuri jalan. Lirik dan nadanya yang menawan mendorong Pak Yanu mencari tahu lebih jauh dan mengaransemen ulang lagu tersebut.

Ia pun mengenalkan Podho Nginang pada kelompok kami, yang berangkat mengikuti lomba paduan suara di Pattaya, Thailand. Kala itu, lagu tersebut kami bawakan dan berhasil mengantar kelompok kami menjadi juara. Namun, komentar seorang juri mengganggu saya sampai sekarang. Ia berceloteh bahwa "eksotisme" lagu tersebut menyihirnya.

Saya mafhum waktu itu. Barangkali, keterbatasan bahasa, budaya, dan sejarah membuatnya tak mampu menangkap keseluruhan makna lagu yang kami bawakan. Juri asal Thailand itu tak mungkin memahami bagaimana rasanya menjadi bagian dari bangsa yang pernah dijajah.

Narasi Podho Nginang akan membawa pendengarnya mundur dua abad. Lagu tersebut berkisah tentang perlawanan Pangeran Wilis terhadap VOC di Banyu Alit – salah satu kisah pemberontakan terhadap VOC paling awal di Nusantara yang, menurut sejarawan Sri Margana (2012), tidak tercatat dalam buku sejarah resmi negara, Sejarah Nasional Indonesia IV. Muatan inilah yang membuat lagu ini sukar ditulis pada masa kolonial. Lebih masuk akal bila lagu tersebut ditulis pasca proklamasi kemerdekaan, ketika narasi perlawanan terhadap penjajahan mulai disiarkan dalam lagu secara lebih terang-terangan.

Ada tiga babak dalam cerita Podho Nginang. Babak pertama mengisahkan sejarah perjuangan rakyat Blambangan (kerajaan Hindu terakhir yang bertempat di ujung Timur Jawa, daerah Banyuwangi – red) melawan VOC di bawah kepemimpinan Agung Wilis, sampai kisah perjuangannya yang dilanjutkan oleh Jagapati, yang mengaku titisan Wilis.

Saya membagi babak penceritaan lagu ini berdasarkan jumlah silabelnya. Pada bagian pertama jumlah silabelnya cukup rapat, antara 12-14 silabel. Pada bagian kedua rata-rata antara 12-13 silabel, sementara pada bagian akhir memiliki silabel 8 dan 4 dengan pola a-b-a-b. Hal inilah yang memungkinkan eksplorasi ritmis dalam aransemen ulang yang dilakukan oleh Yanu Kristiono, selain eksplorasi lain untuk kebutuhan a capella, yakni harmonisasi.

Lagu ini mengalun dengan tenang pada pembukaannya, seolah perjuangan heroik masa lampau itu dihadirkan sebagai pengantar untuk perjalanan panjang pemberontakan Blambangan yang menjadi latar babak berikutnya.

Pada bagian kedua, aransemen Yanu Kristiono mengubah-ubah ritme lagu tersebut seiring dengan narasi lagu yang mulai memasuki klimaks. Lirik berubah menjadi kecaman terhadap kolonialisme. Fokus yang disuarakan adalah rakyat kecil sebagai kekuatan yang tidak melulu diam dan membiarkan dirinya dikerdilkan dalam struktur sosio-ekonomi-politik.

Setelah kedua babak tersebut, Podho Nginang mengajak rakyat Blambangan membangun kembali negeri yang terus-menerus digempur selama berabad-abad karena perebutan hegemoni Ujung Timur Jawa oleh Mataram, Bali, VOC, hingga Inggris. “Ojo dikiro wes mandheg semene,” tutur lagu tersebut. “Selawase wong cilik mlarat uripe” (Jangan dikira [perjuangan] berhenti sampai di sini / selamanya rakyat kecil miskin hidupnya).

Nukilan slogan “Njenggirat Tangi” yang diadopsi oleh kabupaten Banyuwangi pun ditemukan dalam lirik Podho Nginang, tetapi dibungkus dalam narasi yang revolusioner. Lirik tersebut mengajak rakyat “membakar setan alas di mana-mana” (ngobong setan alas ring endi-endi) serta mengajak para buruh tani bersatu merengkuh kemenangan. Jelas, lagu ini mengambil kisah sejarah perjuangan Blambangan, dan menjadikannya semangat untuk perlawanan yang terus-menerus.

Namun, bagian terakhir lah yang paling mengusik saya. Usai merunut sejarah panjang Blambangan dan mengecam kolonialisme, babak terakhir lirik Podho Nginang justru mengajak buruh tani bersatu dan membuat Blambangan “menjadi merah”. Ajakan ganjil inilah yang memantik kecurigaan saya bahwa lagu tersebut sebenarnya lahir pada dekade 1950-an, ketika tema tersebut mudah ditemukan dalam produk-produk kesenian LEKRA.

Menariknya, ada kejanggalan dalam sejarah lagu tersebut. Ketika guru saya menemukan versi ‘baru’ dari Podho Nginangyang dirilis dalam format VCD bertajuk Angklung Soren dan dinyanyikan oleh Pipit, frasa “buruh tani” diganti menjadi “ayo konco” dan kata kunci “dadi abang” (menjadi merah) diubah menjadi “tenteram aman”. Mengapa liriknya diutak-atik?

Jawabannya ada pada kisah di balik lagu tersebut. Podho Nginang dikomposisi oleh Boestari Elman, atau yang biasa dikenal dengan julukan Endro Wilis. Adapun versi 'baru' yang didengar guru saya, diaransemen ulang oleh BS Nurdian. Menurut peneliti Ikwan Setiawan, Endro sebetulnya adalah anggota tentara Angkatan Darat. Pada masa konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia, ia sempat ditugaskan ke Sanggau, Kalimantan Barat. Namun, cinta sejatinya adalah kesenian.

Sastrawan muda Banyuwangi ini tergabung dalam Sri Muda (Seni Rakyat Indonesia Pemuda), peleburan dari Sri Tanjung yang bergerak khusus di bidang angklung caruk. Organisasi tersebut dipayungi oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA. Bersama pentolan lainnya seperti Slamet Menur, Andang Chatif Yusuf, dan Muhamad Arief (pencipta lagu Genjer-Genjer), Endro mengembangkan Sri Muda sampai ke pelosok-pelosok desa. Upaya mereka tak sia-sia. Sejak berdiri pada 1954, Sri Muda mempunyai 34 cabang di seluruh Kabupaten Banyuwangi.

Kesuksesan Sri Muda dalam menjaring massa amat dipengaruhi kondisi sosio-ekonomi rakyat Banyuwangi yang agraris. Masyarakat lokal terbiasa merayakan hajatan panen dengan pertunjukan kesenian yang bisa disusupi tema-tema tertentu. Pemilihan angklung sebagai instrumen utama dalam komposisi mereka pun tidak sembarangan. Bambu, bahan dasar angklung, tidak sulit ditemukan di Banyuwangi yang subur, sehingga alat tersebut dapat diproduksi massal dan diakses sebanyak mungkin orang.

Tema yang diangkat dalam karya-karya mereka pun tak jauh dari narasi dan sejarah lokal. Endro Wilis membingkai cerita Perang Bayu, Agung Wilis, dan Blambangan sebagai bentuk upaya perlawanan terhadap hegemoni Jawa dan kolonial. Sejak para pujangga Surakarta menuliskan epos Serat Damarwulan, rakyat Blambangan digambarkan sebagai kelompok yang bengis dan tidak beradab.
Damarwulan pun menggambarkan kebrutalan Blambangan secara simbolik melalui sosok Raja Blambangan, Minak Djinggo. Karakter tersebut digambarkan sebagai raksasa bertubuh manusia namun berkepala anjing, yang gemar memakan manusia. Narasi sejarah pun dibelokkan melalui budaya. Penaklukkan daerah Blambangan dibingkai sebagai upaya penumpasan terhadap Minak Djinggo dan kroni-kroninya yang lalim.

Perebutan kekuasaan di Blambangan yang dilakukan oleh pelbagai kepentingan membuat masyarakat Blambangan terasing dari tanahnya sendiri. Krisis pangan, perang suksesi kekuasaan, sampai perang dagang antara VOC dan Inggris membuat wilayah ini ditinggalkan penduduk aslinya. Dalam Podho Nginang pun Endro Wilis menuliskan jejak perang dagang yang menggunakan politik candu ini: “jangan dikira rakyat tidur melulu / jangan dikira rakyat mendem candu.”
Masyarakat yang tetap bertahan kemudian dijuluki masyarakat “Using” atau Osing – istilah yang kira-kira dapat dimaknai sebagai “mereka yang berkata tidak/menolak”.

Konteks sejarah dan budaya inilah yang menjadikan daerah Banyuwangi begitu menarik bagi LEKRA. Sebagai organisasi yang dekat dengan PKI, LEKRA menjadi ujung tombak PKI di Banyuwangi untuk menjaring simpati masyarakat. Pola menyusur akar rumput serta sikap mereka dalam mendorong kebudayaan daerah membuat LEKRA sukses menggencarkan semangat bermusik masyarakat Banyuwangi pada masanya.

Masa jaya ini pupus ketika peristiwa 1 Oktober meletus pada 1965. PKI diberangus oleh pemerintah, dan masyarakat yang dianggap bagian dari PKI atau simpatisan PKI dibantai dalam kampanye pembunuhan massal yang menelan jutaan korban jiwa. LEKRA, yang dianggap sebagai onderbouwPKI, turut menerima akibatnya. Meski secara resmi bukan bagian dari PKI – bahkan Njoto sekalipun menolak mentah-mentah PKI membawahi LEKRA – ia tetap dibredel dan senimannya ditangkapi.

Endro Wilis salah satunya. Pasca peristiwa '65, ia ditahan dan terpaksa merasakan dinginnya lantai penjara Lowokwaru, Malang.

Karya para seniman tersebut pun dilarang dan institusi yang mereka bina diambil alih atau dibubarkan sepenuhnya. Musik Banyuwangian yang ditulis oleh para komposer angkatan Sri Muda menjadi tabu dinyanyikan karena liriknya yang identik dengan gagasan sosial politik. Lagu Genjer-Genjer, misalnya, dianggap lekat dengan PKI dan haram dinyanyikan.

Kelompok ludruk yang dibina oleh Endro Wilis di Kalibaru diambil alih oleh tentara Angkatan Darat. Perlahan-lahan, Orde Baru berusaha menghilangkan ingatan kolektif tersebut dengan cara menumbuhkan kebudayaan baru yang dianggap bersih dari pengaruh LEKRA.

Pada masa Orde Baru, semangat musik Banyuwangian yang tadinya politis berubah menjadi semangat etno-kultural. Menurut Dwi Pranoto, musik Banyuwangian yang ditulis sebelum 1965 banyak menggambarkan solidaritas sosial. Semisal, lagu Rantagkarya Muhamad Arief yang menyuarakan gagasan internasionalisme, atau Emas-Emas yang menggambarkan keseharian buruh tani. Pasca 1965, upaya komponis angkatan Sri Muda untuk membawa ide revolusioner dan menggambarkan ketimpangan sosio-ekonomi diganti dengan penekanan terhadap identitas etnis dan kepentingan politik negara.

Lagu-lagu Endro Wilis pun tersingkir dari gelanggang kesenian. Jika pun ada, tidak jarang lagu-lagunya dibawakan tanpa menulis nama pengarangnya atau liriknya diubah. Salah satu lagunya yang bercerita tentang perburuan “simpatisan komunis”, Mbok Irat, diubah dengan brutal oleh kawannya sendiri.
Namun, siasat tertentu mulai diambil untuk mengembalikan karya-karya Endro Wilis ke masyarakat. Pengubahan lirik yang tidak terlalu signifikan terhadap Podho Nginang pun dapat dimaklumi. 
‘Revitalisasi’ ini dilakukan oleh Slamet Menur bersama kelompok Angklung Soren, kawan Endro Wilis dalam Sri Muda dulu. Slamet ingin Podho Nginang dapat dikenal lagi dengan ‘aman’, serta untuk menghindari asosiasi brutal kebangkitan komunis yang dialamatkan secara serampangan.

Meski ia bukan lagu tradisional, Podho Nginang berhasil merekam sejarah panjang Banyuwangi yang selalu lekat dengan kisah perlawanan. Narasi dalam lagu tersebut turut menantang sejarah yang dikonstruksi oleh berbagai kekuasaan tentang rakyat Blambangan. Podho Nginanglahir pada masa pencarian sekaligus pembentukan identitas kebudayaan nasional dan turut berperan dalam upaya dekolonisasi. Sayangnya, babak dekolonisasi yang tinggal landas pada masa Sukarno itu mesti berhenti ketika Orde Baru berkuasa.

Penelusuran singkat ini setidaknya membuat saya sadar. Cerita memenangkan lomba paduan suara internasional akan berbeda jika Podho Nginang tidak ada. Tanpa adanya peninggalan sejarah ini, tidak akan ada pula ingatan masa SMA yang mengantarkan saya pada penelusuran ini. Endro Wilis telah membuktikan pada sejarah bahwa ia adalah seniman yang layak diperhitungkan. Guru saya mencari karyanya untuk ditulis ulang, sementara saya mencarinya untuk dikabarkan. Bukan kebetulan jika kami sama-sama menyanyikan lagu seorang seniman LEKRA. (*)


Artikel ini dimuat di Jurnal Ruang, 13 Juli 2018


0 comments:

Posting Komentar